Pemerintah Pahami Keinginan DPR Ogah Mundur saat Nyalon di Pilkada

279
Pesona Indonesia
Ilustrasi. Foto: Dok JPNN
Ilustrasi. Foto: Dok JPNN

batampos.co.id – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Sumarsono mengaku bisa memahami usulan tentang anggota DPR, DPD dan DPRD yang tak perlu menggundurkan diri saat menjadi kontestan di pemilihan kepala daerah. Terlebih lagi, pertimbangannya agar kader partai politik yang baik tetap bisa berkiprah di legislatif ketika kalah di pilkada.

“Bahasanya, kami bisa memahami sikap DPR. Ini berdasarkan konsep kader,” ujar Sumarsono, Selasa (26/4).

Menurut Sumarsono, asumsi selama ini menempatkan anggota partai yang bisa duduk di legislatif merupakan kader-kader terbaik. Artinya, ketika aturan harus mundur diberlakukan, maka dikhawatirkan banyak anggota DPR, DPD dan DPRD tak bersedia maju sebagai pasangan calon kepala daerah.

Di  sisi lain, katanya, pegawai negeri sipil (PNS) juga enggan maju di pilkada karena karena harus mundur dari statusnya sebagai abdi negara. Ketika PNS dan anggota legislatif enggan maju di pilkada karena syarat mengundurkan diri, maka yang rugi justru masyarakat pemilih.

“Yang tersisa (yang maju,red) mereka yang tidak punya pengalaman. Akhirnya kekurangan dan sepi pas pilkada, yang dirugikan rakyat,” ujar Sumarsono.

Apakah dengan demikian pemerintah bakal menyetujui usulan DPR? Sumarsono hanya mengatakan, RUU Pilkada masih dalam proses pembahasan dan selalu ada dinamika politik yang mengiringinya.

Pemerintah menghargai hal tersebut sebagai usulan DPR sebagai wakil rakyat. Dalam tingkat lobi, ada kompromi beberapa hal dan saling memahami agar ada titik temu,” ujarnya.(gir/jpnn)

Respon Anda?

komentar