Demi Kebaikan Kepri

710
Pesona Indonesia

Kepergian Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) HM Sani meninggalkan kesedihan yang begitu mendalam bagi masyarakat Kepri. Ribuan orang mengantarkan HM Sani ke peristirahatan terakhirnya dengan iringan tangis dan doa. Semoga salah satu putra terbaik Kepri ini bisa diterima di sisi-Nya. Kepri berduka!

HM Sani lekat dengan sosok seorang “Ayah” bagi masyarakat Kepri. Sebagai seorang pemimpin HM Sani adalah sosok yang mengayomi, membina, mendidik, dan juga pemimpin yang selalu siap melayani. Selama hayatnya HM Sani dikenal sebagai seorang pekerja keras dengan kepribadian yang kuat. Selama puluhan tahun berkarir sebagai birokrat yang mulai dari bawah hingga menduduki posisi orang nomor satu di daerah ini, HM Sani jauh dari hal-hal yang berbau kontroversi. HM Sani memang layak menjadi panutan bagi generasi muda, pejabat, dan pimpinan di Kepri.

Ketokohan seorang HM Sani tak terbantahkan. Ini terbukti dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun lalu. HM Sani bisa membalikkan prediksi sejumlah kalangan termasuk pemerhati politik yang tidak mengunggulkannya meraih kemenangan. Apalagi dalam tahapan Pilkada HM Sani sempat kesulitan mendapatkan dukungan dari partai politik yang berniat memajukan calonnya masing-masing. Tanpa adanya dukungan yang cukup, HM Sani terancam tidak bisa ikut sebagai peserta Pilkada Gubernur Kepri.

Namun jelang masa-masa penutupan pendaftaran calon, satu persatu partai politik menyatakan dukungannya kepada HM Sani. Sosok HM Sani sebagai putra daerah yang selama ini telah terbukti memiliki kapabilitas sebagai seorang pemimpin plus memiliki kepribadian dan iman yang kuat, membuat partai-partai politik mengalihkan pandangan pada sosok “Ayah” ini. Dukungan sejumlah partai politik ini tidak salah. HM Sani yang berpasangan dengan Nurdin Basirun akhirnya mendominasi perolehan suara masyarakat Kepri dan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri periode 2016-2021. Pasangan ini dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Februari 2016 di Istana Presiden.

Manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. HM Sani ternyata tidak bisa menyelesaikan periode keduanya sebagai Gubernur Kepri. Baru sekitar dua bulan dilantik, HM Sani dipanggil menghadap yang Kuasa. Sebagai penghormatan kepada beliau yang sudah memberikan segalanya bagi daerah ini, adalah kewajiban bagi kita semua meneruskan apa yang sudah dilakukannya. Harapan itu ada di pundak Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang saat ini menggantikan posisi HM Sani Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Gubernur Kepri. Penetapan Nurdin Basirun menggantikan HM Sani sebagai gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang undang.

Pengalaman bertahun-tahun saat bekerjasama sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanjungbalai Karimun, tentu membuat Nurdin paham betul apa yang diinginkan atau dicita-citakan HM Sani untuk membangun Kepri. Ini membuat masyarakat Kepri tidak terlalu khawatir, pembangunan daerah ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai bidang terutama maritim akan terus berjalan sehingga menjadikan masyarakat daerah ini makmur dan sejahtera seperti janji pasangan ini saat Pilkada lalu.

Namun polemik calon pengganti Nurdin sebagai Wakil Gubernur pasca kepergian HM Sani, cukup mengganggu jalannya Pemerintahan Provinsi Kepri. Apalagi pernyataan wacana calon pengganti Wakil Gubernur Kepri ini dilontarkan di waktu yang tidak tepat, ketika kita semua masih berduka dengan kepergian sosok ”Ayah” tersebut. Ini sangat disesalkan. Dimana etika dan moral kita sebagai orang timur yang selalu menjunjung tinggi norma-norma sosial. Sejumlah pihak baik mulai dari pejabat pemerintah setempat, kalangan politik, tokoh masyarakat, LSM, hingga komunitas-komunitas masyarakat memunculkan figur-figur yang menurut mereka berhak dan cocok menjadi Wakil Gubernur Kepri.

Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono proses hingga sampai pada adanya Wakil Gubernur Kepri dan Gubernur Kepri definitif pasca tutup usianya HM Sani paling cepat selesai selama dua bulan. Lamanya proses ini karena ada sejumlah tahapan yang harus dilalui. Untuk saat ini baru sampai pada penetapan Nurdin Basirun sebagai Plt Gubernur Kepri melalui sidang paripurna DPRD Kepri Senin (18/4) lalu.

Sesuai aturan yang saat ini berlaku yaitu UU No 8 Tahun 2015, pengganti Nurdin sebagai Wakil Gubernur Kepri diusulkan oleh partai-partai pengusung pasangan calon dalam Pilkada lalu. Nah pasangan HM Sani-Nurdin Basirun didukung oleh Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Masing-masing pihak merasa memiliki hak yang sama untuk mengusulkan calon yang akan mengisi kursi Wakil Gubernur Kepri.Partai Demokrat yang memiliki kursi terbanyak di DPRD Kepri pasca meninggalnya HM Sani langsung menyiapkan strategi dan langkah untuk mengusung calon yang akan menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepri.

Bahkan anggota DPRD Kepri dari Partai Demokrat Surya Makmur Nasution memastikan jika jatah Wakil Gubernur setelah Nurdin Basirun naik jadi Gubernur Kepri adalah milik Partai Demokrat. Ia menyebutkan sejumlah figur dari Demokrat yang berpotensi diusung menjadi Wakil Gubernur Kepri.

Partai pendukung lain tidak begitu saja setuju dengan pendapat tersebut dan merasa memiliki hak yang sama untuk mengusulkan calon Wakil Gubernur Kepri. Ini terlihat dari pemberitaan-pemberitaan yang terbit di media lokal beberapa waktu lalu. Salah satunya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki tiga kursi di DPRD Provinsi Kepri. Politisi PKB yang saat ini menjadi anggota DPRD Kepri Sirajuddin Nur berpendapat figur yang akan diusung sebagai Wakil Gubernur Kepri tidak harus berasal dari Partai Demokrat. Pernyataan Sirajuddin ini juga didukung oleh partai-partai pengusung lainnya. Bahkan menurut mereka kursi gabungan partai pengusung lainnya jika digabungkan lebih banyak dari kursi Partai Demokrat di DPDR Kepri.

Kondisi semakin rumit jika melihat pernyataan Ketua Ketua pemenangan pasangan HM Sani-Nurdin Basirun (Sanur) saat Pilgub 2015 lalu Ahar Sulaiman. Membaca pernyataan Ahars yang terbit di media lokal belum lama ini, untuk penentuan siapa Wakil Gubernur Kepri, dia harus berkonsultasi dengan keluarga besar almarhum HM Sani. Bahkan Ahars menyebutkan sejumlah figur yang memiliki peluang besar menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepri seperti putri HM Sani, Rini Fitrianti, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kepri Isdianto yang tak lain adalah adik kandung HM Sani, Saidul Kudri termasuk nama Ahars Sulaiman sendiri. Menurutnya figur-figur yang pada Pilkada 2015 lalu ini menjadi tim sukses pasangan HM Sani-Nurdin Basirun ini pantas diberikan kesempatan menjabat Wakil Gubernur Kepri.

Nah, sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015 mekanisme pemilihan atau penetapan Wakil Gubernur Kepri yaitu Pasal 174 ayat 1 ”Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat 1 (Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Wali kota: a.berhalangan tetap; atau b.berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dilakukan pengisian jabatan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).” Kemudian pada Pasal 174 ayat 2 menyebutkan partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan dua nama calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih.”

Selanjutnya pada ayat 4 dan 5, DPRD memilih dan menetapkan nama calon Wakil Gubernur Kepri yang kemudian akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri yang kemudian akan diproses dan ditetapkan sebagai Wakil Gubernur Kepri defenitif.
Dari apa yang disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tersebut sebenarnya sudah jelas mekanisme pengisian posisi Wakil Gubernur Kepri setelah Nurdin diangkat sebagai Gubernur Kepri definitif menggantikan HM Sani. Sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Untuk itu demi kebaikan Kepri dan menjaga daerah ini terus kondusif, ada baiknya semua pihak menyerahkan pergantian Wakil Gubernur Kepri pada mekanisme yang berlaku.

Selain itu, semua pihak sebaiknya bisa menahan diri dalam membuat pernyataan dan menyikapi segala sesuatu dengan bijaksana. Ini juga agar Nurdin Basirun yang saat ini menjabat Plt Gubernur Kepri bisa fokus dalam menjalankan tugasnya membangun Kepri. Momen ini juga harus menjadi suatu titik balik bagi Nurdin untuk mempersatukan semua SKPD, yang pada Pilkada lalu sempat terbelah. Dalam membentuk kabinet kerja, lebih bijak jika nantinya memilih atau mengedepankan figur-figur yang layak dan mau bekerja keras tanpa embel-embel kedekatan.

Harus diakui mekanisme pemilihan atau penetapan calon Wakil Gubernur Kepri di tingkat partai pengusung maupun DPRD Kepri berpotensi terjadinya politik transaksional atau politik praktis. Apalagi jika kita melihat pernyataan-pernyataan dari berbagai pihak baik dari partai pengusung maupun dari luar partai pengusung yang masing-masing mengajukan figur-figur yang berhak dan cocok untuk menjadi Wakil Gubernur Kepri. Mereka juga memiliki argumen atau alasan masing-masing.

Sebagai negara demokrasi yang bebas mengeluarkan pendapat, sah-sah saja apa yang mereka lakukan asal itu memang benar-benar melalui penilaian yang objektif dan tidak karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Masyarakat Kepri tentu berharap pemilihan Wakil Gubernur Kepri dan juga pembentukan kabinet kerja Provinsi Kepri jauh dari politik transaksional, yang akhirnya hanya akan merugikan kita semua. ***

Teuku-Djayadi-Noer

Respon Anda?

komentar