LKS Tripartit Bahas Isu Ketenagakerjaan Bersama DPRD

330
Pesona Indonesia
Rapat dengar pendapat DPRD Karimun dengan LKS Tripartit soal isu ketenagakerjaan, Senin (25/4). foto: tri haryono/batampos
Rapat dengar pendapat DPRD Karimun dengan LKS Tripartit soal isu ketenagakerjaan, Senin (25/4). foto: tri haryono/batampos

batampos.co.id – Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit mengadakan hearing bersama Komisi I DPRD Karimun dengan Dinas Tenaga Kerja, perwakilan asosiasi buruh, dan Apindo, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Karimun Bakti Lubis, Senin (25/4). Dalam pertemuan tersebut, dimulai membahas pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), ketenagakerjaan hingga pembahasan upah minimun sektoral. Termasuk mempersilakan Pemda Karimun, khususnya di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Karimun agar memasukkan bahan untuk kemudian dibahas dalam Program Legislasi Daerah atau Prolegda DPRD Karimun.

” Jadi silahkan pihak eksekutif membuat Ranperda Ketenagakerjaan ke Prolegda DPRD Karimun. Supaya dapat segera dikeluarkan Perda Ketenagakerjaan, seperti di Pulau Jawa maupun di Bengkalis yang sudah mengeluarkan Perda Tenaga Kerja terutama tenaga kerja lokal yang dapat diakomodir dalam Perda tersebut,” jelas Wakil Ketua DPRD Karimun Bakti Lubis didampingi Ketua Komisi I HM Taufiq saat hearing, Senin (25/4).

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Karimun Ruffindy Alamsjah yang juga Ketua LKS Tripartit mengatakan, bahwa pihaknya siap membuat ranperda ketenagakerjaannya. Selain itu dalam merealiasasikan BLK di Karimun, direncanakan akan dibangun pada tahun 2017 mendatang oleh Pemda Karimun. Sedangkan, mobilernya maupun instrukturnya akan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat.

”Insya Allah, tahun depan akan kita bangun. Sudah ada lahannya sekitar 2 hektar, nanti didalam BLK tersebut hanya memberikan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar di wilayah Karimun ini. Seperti, welder, las, elektrika dan sebagainya yang dibutuhkan oleh perusahaan rata-rata dalam bidang galangan kapal,” tuturnya.

Sedangkan, Ketua SPAI-FSPMI Kabupaten Karimun Muhamad Fajar, sekaligus Wakil Ketua merangkap anggota LKS Tripartit Kabupaten Karimun menyambut baik rencana pembentukan Perda Ketenagakerjaan tersebut. Mengingat, disejumlah daerah di Indonesia, sudah memiliki Perda serupa seperi di Purwakarta, Surabaya maupun Bengkalis.

”Istilahnya, Perda tersebut sebagai payung hukumlah. Agar tenaga kerja lokal dapat bekerja di kampung halamannya. Bukan sebaliknya, hanya sebagai penonton itupun bekerja dibagian biasa-biasa saja,” kata Fajar.(tri/bpos)

Respon Anda?

komentar