Otonomi Daerah, Pemda Karimun Siap Hadapi MEA

396
Pesona Indonesia
Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun TS Arif Fadillah memimpin upacara Hari Otonomi Daerah. foto: humas pemkab
Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun TS Arif Fadillah memimpin upacara Hari Otonomi Daerah. foto: humas pemkab

batampos.co.id – Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun TS Arif Fadillah mengatakan, dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka Pemerintah Daerah yang mempunyai otonomi daerah harus benar-benar siap menghadapi tantangan MEA di daerahnya masing-masing. Terutama wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Kabupaten Karimun.

”Untuk itu saya harap dalam pelayanan publik harus dapat di tingkatkan. Terutama dalam memberikan perizinan yang harus lebih cepat selesai,” ungkapnya, saat upacara Hari Otonomi Daerah di kantor Bupati Karimun.

Dengan demikian, seluruh Pemda yang ada di Indonesia harus dapat menata seluruh elemen otonomi daerah. Agar tidak menjadi penonton dalam era persaingan bebas yang sudah berlaku 2016 ini. Ada lima hal dalam pemberlakukan MEA, yaitu arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas tenaga kerja terampil, arus bebas modal dan arus bebas investasi.

”Nah, seperti wilayah kita ini. Dunia investasi cukup bagus, agar dapat di tingkatkan kembali. Sesuai dengan pencapaian tujuan Nawa Cita, dalam mewujudkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara dibidang ekonomi dan mendorong pertumbuhan iklim investasi di Indonesia,” tuturnya.

Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF), dalam global competitiveness tahun 2015-2016 ini dari hasil survei peringkat daya saing 144 negara, daya saing Indonesia berada pada tingkat ke-37, masih berada dibawah negara Asean lainnya. Misalnya, Singapura ke-2, Malaysia ke-18 dan Thailand ke-31. Kemudian, hasil survey doing business oleh International Finance Coorporation (IFC) – World Bank tahun 2015.

Dengan kata lain, untuk penyelesaian perizinan melalui usaha di Indonesia masih membutuhkan waktu rata-rata 52,5 hari, sedangkan Vietnam 34 hari, Thailand 27,5 hari, Timor Leste 10 hari, Malaysia 5,5 hari dan Singapura 2,5 hari. Informasi tersebut memberi gambaran bahwa dalam penyelesaian izin melalui usaha, Indonesia masih jauh berada dibawah negara lainnya di kawasan Asean.

”Mari kita bahu membahu, untuk mensukseskan program Nawa Cita Presiden RI Jokowi-JK. Sebab, sesuai dengan kondisi geografis di wilayah Kabupaten Karimun,” tutunya. (tri/bpos)

Respon Anda?

komentar