PAD Minim, Pemda Anambas Harus Lakukan Efisiensi

414
Pesona Indonesia
Augus Raja Unggul. foto:rpg
Augus Raja Unggul. foto:rpg

batampos.co.id – Ketergantungan Anambas terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menjadi pemicu defisit anggaran. Pasalnya lebih dari 90 persen anggaran merupakan dana transfer dari pusat sementara itu PAD Anambas sangat minim. Jadi tidak bisa dielakkan lagi bahwasanya pada APBD Perubahan nantinya juga diperkirakan akan terjadi defisit anggaran.

Oleh karena itu Pemerintah Anambas saat ini masih berupaya mencari langkah strategis dalam memerangi defisit anggaran tersebut.

Plh Sekda KKA Augus Raja Unggul mengatakan pemerintah menyiapkan lima program untuk menghadapi defisit anggaran yang bakalan terjadi. Diantaranya yakni inovasi dan kreativitas, efesiensi anggaran, tugas perbantuan dan dana alokasi khusus (DAK) dan fokus dalam pembangunan serta pemerintah membantu dalam sarana dan prasarana.

Pria yang juga menjabat Sebagai Asisten III Pemkab Anambas itu, menyebutkan defisit anggaran yang terjadi merupakan imbas dari kondisi keungan negara. Apalagi tak dapat dipungkiri ketergantungan daerah ini kepada dana pusat sangat tinggi yakni hampir 95 persen dari APBD KKA berasal dari Pusat.

“Efesiensi anggaran yang dilaksanakan oleh pusat otomatis berimbas besar di Anambas, dan kabupaten/kota lainnya,” Kata Augus Dalam Sambutannya pada Acara Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan RPJM 2016-2021 di Aula Siantan Nur, Senin (25/4).

Kata Augus, proyeksi APBD Anambas pada tahun 2017 mendatang adalah sebesar Rp 882 miliar. Sedangakan pendanaan APBD Rp 735 miliar. “Berdasarkan hal ini tak dapat dipungkiri Anambas akan mengalami defisit anggaran setiap tahunnya jika tidak segera mengambil langkah-langkah strategis
menyelesaikannya,”jelasnya. Seraya mengatakan ini PR yang mesti disiasati dan atasi.

Masih kata Augus, pendapatan tanpa DAK Anambas 2017 itu sekitar Rp 535 sedangkan belanja pegawai sekitar Rp 350 miliar. Angka tersebut belum termasuk rutinitas kantor dan operasional, hal ini tentu harus menjadi perhatian.

Augus juga menyampaikan pihaknya tidak segan akan mengadopsi program daerah lain yang bermanfaat seperti di Purwakarta dan Seragen yang telah melaksanakan kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat, “Contohnya adalah ketika bayi lahir rumah sakit langsung mengeluarkan
akte kelahirannya,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Zulfahmi, juga mengatakan bahwasanya asumsi pendapatan tahun 2017 nanti kurang lebih sebesar Rp 600 miliaar. Itu sudah ditambah dengan DAK. “Kalau tanpa DAK APBD kita cuma Rp 535 miliar,” ungkapnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar