Tax Amnesty, Upaya Pulangkan Duit Rp 2 Ribu Triliun ke Tanah Air

1084
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, mengatakan jumlah dana WNI yang disimpan di luar negeri itu lebih lima kali lipat nilai APBN 2016. Hanya, memang dana tersebut tidak seluruhnya bisa ditarik ke dalam negeri. Namun setidaknya ada sekitar Rp 2.000 triliun yang berpotensi direpatriasi.

”Potensi penerimaan pajak di kisaran Rp 50-175 triliun,” kata Bambang, kemarin (25/4).

Namun, kata Bambang, jika mengacu pada pengalaman beberapa negara lain yang pernah memberlakukan tax amnesty, penerimaan pajak yang didapat sebenarnya relatif kecil. Misalnya, Italia yang program tax amnesty nya pada 2015 menghasilkan pajak sekitar EUR 260 juta atau sekitar Rp 5 triliun. Sedangkan Afrika Selatan yang melakukan tax amnesty pada 2003 lalu hanya mampu meraup EUR 45 juta atau kurang dari Rp 1 triliun.

Peneliti Pajak Bawono Kristiaji mengatakan, kalkulasi potensi penerimaan pajak dalam tax amnesty sebenarnya tujuan jangka pendek saja. Sebab, tujuan utamanya adalah ekstensifikasi atau perluasan basis pajak dengan data aset yang lebih valid. ”Dengan begitu, kepatuhan dan penerimaan pajak jangka panjang akan meningkat,” ujarnya.

Karena itu, penting sekali bagi pemerintah untuk mendesain tax amnesty yang bisa menjamin partisipasi yang tinggi, manajemen data yang baik, serta jaminan penegakan hukum pasca pemberlakuan tax amnesty.

”Data aset dan penghasilan WNI yang selama ini tidak diketahui itulah esensi dari tax amnesty,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo mengungkapkan, dari kajian Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter (DKEM) BI diperoleh jumlah potensi dana hasil repatriasi mencapai Rp 560 triliun dari penerapan tax amnesty. Sedangkan, potensi penerimaan pajak dari kebijakan tersebut mencapai Rp 45,7 triliun.

”Bila pengampunan pajak diikuti perbaikan sistem dan administrasi perpajakan akan meningkatkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (25/4).

Agus merinci, jumlah potensi penerimaan tersebut berdasarkan perhitungan mendasar yang merujuk data Global Financial Integrity pada 2015. Data Global Financial Integrity 2015 menyebutkan ada dana WNI di luar Indonesia sebesar Rp 3.147 triliun.

Dari dana WNI yang berada di luar negeri itu, baru sebesar 60 persen yang dapat diampuni sesuai skema tax amnesty. Sedangkan sisa 40 persen lainnya tidak dapat diampuni karena dana hasil tindakan pidana korupsi, perdagangan narkotika dan perdagangan manusia.

Dia juga optimistis penerapan pengampunan pajak dapat berdampak positif terhadap ruang fiskal pemerintah dan pasar keuangan domestik. Mantan menkeu tersebut menilai, tambahan Rp 45,7 triliun dapat mendongkrak penerimaan pajak yang tahun ini ditargetkan sebesar Rp 1.360 triliun atau tumbuh 24,7 persen dari realisasi pajak di 2015.

Dia juga menggaris-bawahi jika dampak positif itu bisa terwujud apabila diikuti dengan kebijakan yang menyeluruh untuk reformasi administrasi pajak, kesiapan infrastruktur pajak, serta konsistensi penegakan hukum.

Sementara itu, untuk pasar keuangan, dia melihat potensi repatriasi dapat dioptimalkan untuk diserap oleh instrumen keuangan jangka panjang. Hal ini karena arus dana masuk yang semakin deras, dapat menimbulkan gejolak dan spekulasi di pasar keuangan, jika tidak ada instrumen yang dapat menampungnya. ”Dengan mendorong dana repatriasi ke instrumen jangka panjang, agar tidak jadi beban makro ekonomi jangka pendek,” tambahnya.

Dari kajian BI, dana masuk atau repatriasi dari pengampunan pajak akan memicu meningkatnya permintaan terhadap Surat Berharga Negara (SBN). SBN merupakan salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah untuk menampung dana repatriasi penerapan tax amnesty. ”Bagaimana agar dana ini dapat dimanfaatkan? Kita perlu mengembangkan instrumen jangka panjang untuk pembiayaan infrastruktur. Diperlukan sinergi kebijakan agar dapat dimanfaatkan secara optimal,” katanya.

Selain itu, dengan banjirnya likuiditas perbankan akibat dana repatriasi tersebut, maka suku bunga di Pasar Uang Antarbank juga akan turun. Tercukupinya likuiditas perbankan juga akan membuat penyaluran kredit meningkat. ”Dana hasil repatriasi akan menambah likuiditas di perbankan, berupa Dana Pihak Ketiga (DPK) seperti deposito dan tabungan,” tambahnya.

BI dan otoritas terkait saat ini tengah mengkaji instrumen jangka panjang untuk dana repatriasi tersebut. Dengan begitu, dana repatriasi bisa dimanfaatkan optimal untuk pendalaman sektor keuangan dan pembiayaan pembangunan. ”Kembangkan instrumen keuangan jangka panjang. Dana repatriasi ini berpotensi dimanfaatkan long term financing untuk biaya infrastruktur. Karena kebutuhannya besar. Untuk itu perlu sinergi kebijakan yang kuat. Agar dana tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal,” jelasnya.

Seiring dengan adanya potensi repatriasi tersebut, maka akan menambah arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia yang ditempatkan dalam bentuk investasi. Sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Jamin Kerahasiaan

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjamin kerahasiaan data wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas tax amnesty akan tetap terjaga. Jaminan itu diberikan pemerintah untuk memberikan kepastian terutama kepada wajib pajak yang memulangkan dananya dari mancanegara.

Bambang mengatakan, kerahasiaan data itu merupakan elemen penting dalam pengampunan pajak.  Data itu juga tak bisa menjadi bahan penyelidikan kasus pidana pajak. ”Data yang disampaikan nanti tidak bisa dijadikan sebagai bukti permulaan maupun dalam tahap penyelidikan dan penyidikan,” terangnya usai rapat terbatas tentang tax amnesty di kompleks istana kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Meski demikian, itu tidak bisa diartikan bahwa para pemilik modal itu tidak bisa dipidana sama sekali. Apabila mereka terkena pidana lain (selain perpajakan), tentu tax amnesty tidak bisa menjadi instrumen pengampunan. ”Tapi tidak boleh sumber penyelidikannya itu berasal dari apa yang dilaporkan. Itu kepastian hukumnya,” tutur alumnus University of Illinois, Amerika Serikat, itu.

Pemerintah juga meragamkan instrumen investasi yang bakal menampung dana-dana yang dipulangkan. Instrumen portofolio menjadi alternatif awal. Kementerian Keuangan bakal menyiapkan surat berharga negara (SBN). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerbitan surat berharga BUMN.

”Selama setahun tidak boleh ada penarikan dana. Atau kalau SBN tidak boleh diperdagangkan selama setahun,” lanjutnya.

Selanjutnya, di tahun kedua dan ketiga, diharapkan dana itu sudah bisa masuk ke sektor riil seperti manufaktur maupun infrastruktur. ”Tadi Presiden tegaskan kepada Menteri Bappenas untuk siapkan proyek yang diharapkan bisa didanai dari capital inflow ini,” tutur Bambang.

Meskipun demikian, tidak semunya bakal direpatriasi atau dipulangkan dananya. Untuk yang memilih asetnya tetap di luar negeri, diberikan opsi deklarasi. Tentu perlakuannya akan berbeda dengan yang memilih opsi repatriasi.

Kemarin, Presiden Joko Widodo mengatakan, tax amnesty diharapkan bisa menambah penerimaan negara. RUU Tax Amnesty juga bisa memunculkan repatriasi modal sehingga berujung capital inflow.

”Kita akan dapatkan pengembalian modal yang lama tersimpan di bank luar negeri dan nantinya bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi nasional kita,” ujarnya. (byu/owi/dee/sos/jpgrup)

Respon Anda?

komentar