JK Semprot Pemda, Dana Pusat Tidak Boleh untuk Pejabat

514
Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI. Foto: tempo.co
Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI. Foto: tempo.co

batampos.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyentil pemerintah daerah yang dinilai sering gagal mengelola dana transfer dari pusat.

Bukannya untuk pembangunan, Kalla menyebut dana dari APBN itu lebih sering dimanfaatkan untuk membeli fasilitas para pejabat di daerah.

“Itu (dana transfer pemerintah pusat justru digunakan) untuk bangun kantor baru, rumah jabatan baru, mobil baru,” kata Kalla saat acara Launching I-OTDA di Jakarta, Selasa (26/4).

Padahal menurut Kalla, pemerintah pusat terus berupaya meningkatkan nilai dana tranfer untuk daerah. Tujuannya tak lain adalah untuk membantu proses percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah.

“Tujuan pembangunan ini untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Seharusnya kata Wapres, dana trasfer dari pemeritah pusat dipergunakan untuk membangun infastruktur yang bermanfaat bagi rakyat. Seperti sarana pendidikan dan kesehatan, hingga bantuan masyarakat.

“Rakyat perlu peningkatan pertanian, perlu bibit, pengairan. Pejabat memang perlu kantor, tapi jangan kantornya didahulukan,” kata Wapres.

Wapres menyebutkan, tahun ini nilai dana transfer dari pusat ke daerah naik cukup drastis. Dari Rp 220 triliun pada 2015 naik menjadi Rp 770 triliun pada tahun ini. Dana transfer tersebut meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana transfer lainnya.

Besaran dana transfer itu mencakup 34 provinsi serta 514 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Dana transfer sebesar Rp 770 triliun itu, kata Kalla, hampir sama besar dengan dana transfer untuk kementerian dan kelembagaan. Karena itu, Kalla meminta daerah menggunakannya secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

“Jangan diutamakan untuk bangun kantor, tapi untuk bangun jalan, jembatan, bendungan, dan fasilitas yang langsung untuk kepentingan publik,” katanya.

Sebab menurut dia, sejauh ini pertambahan dana transfer ke daerah tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi, baik di daerah maupun secara nasional. Yakni masih berada di kisaran 4 sampai 5 persen.

“Anggaran naik, laju pertumbuhan tidak selaju anggaran. Artinya banyak biaya operasional,” kata Wapres.

Menurut Kalla, fenomena ini menjadi salah satu alasan pemerintah pusat melakukan pemberhentian sementara (moratorium) penerimaan CPNS di daerah.(jpgrup)

Respon Anda?

komentar