JK: Tak Ada Pemekaran Wilayah Tahun Ini

285
Pesona Indonesia
Wapres Jusuf Kalla. Foto: istimewa
Wapres Jusuf Kalla. Foto: istimewa

batampos.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla marah dengan sejumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan dana bantuan pemerintah pusat (APBDN) untuk daerah lebih banyak dihabiskan untuk kepentingan para pejabat. Mulai dari membangun kantor baru, rumah dinas, hingga kendaraan dinas.

Padahal, kata JK, dana transfer pusat ke daerah itu harusnya dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan, rumah sakit, sarana pendidikan, irigasi, dan lainnya yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat dan upaya peningkatan kesejahteraan mereka.

“Rakyat perlu peningkatan pertanian, perlu bibit, pengairan, jembatan, anak-anak butuh sekolah, perpusatakaan. Pejabat memang perlu kantor, tapi jangan kantornya didahulukan,” kata Wapres.

Wapres menyebutkan, tahun ini nilai dana transfer dari pusat ke daerah naik cukup drastis. Dari Rp 220 triliun pada 2015 naik menjadi Rp 770 triliun pada tahun ini. Dana transfer tersebut meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana transfer lainnya.

“Harusnya anggaran naik, berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah maupun nasional. Ini tidak, jadi dana itu banyak digunakan untuk pejabat saja,” ujar JK, kecewa.

Melihat kenyataan itu, JK memastikan pemerintah juga memutuskan untuk tidak melakukan pemekaran wilayah tahun ini.

Selain itu, pemerintah juga menghentikan sementara (moratorium) penerimaan CPNS di daerah. (jpgrup)

Respon Anda?

komentar