Kapolda Berang Polisi Dituduh Sebagai Pengusik dan Pemberi Izin Tambang

561
Pesona Indonesia
Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian. foto:cecep mulyana/batampos
Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian. foto:cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam meminta kepada institusi kepolisian yang berada di lingkungan Polres Bintan maupun Polda Kepri untuk mendukung aktifitas seluruh tambang pasir di Kabupaten Bintan. Pasalnya selama ini kepolisian selalu mengusik aktifitas tambang pasir yang beroperasi di tujuh kecamatan dengan cara melakukan kegiatan penertiban.

“Jika aktifitas tambang terus diusik. Banyak warga yang menganggur. Karena sebagain dari mereka bekerja sebagai supir lori maupun pekerja tambang untuk mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan keluarga,” ujarnya saat acara Kunjungan Kerja (Kunker) Kapolda Kepri, Brigjen Pol Sambudi Gusdian di Aula Kantor Bupati Bintan, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan, Selasa (26/4).

Kabupaten Bintan ini memiliki tujuh lokasi pertambangan pasir baik itu pasir darat maupun laut. Lokasi tambang itu berada di Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang, Toapaya, Teluk Bintan, Seri Kuala Lobam, Teluk Sebong dan Bintan Utara. Keberadaan tambang ini sangat membantu kehidupan warga Bintan mendapatkan pundi-pundi rezeki dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Namun sumber mata pencarian warga Bintan dari tambang pasir tersebut banyak yang ditutup paksa oleh kepolisian. Bahkan berbagai alat penyedot pasir dan pengusaha yang mempekerjakan mereka diamankan. Sehingga warga Bintan yang sudah lama menopang hidup dan mengais rezeki dari pertambangan ini menjadi pengangguran.

“Jika perlu, kami minta Pak Kapolda Kepri memberikan izin agar tambang pasir bisa bebas beraktifitas lagi,” pintanya.

Kapolda Kepri, Brigjen Pol Sambudi Gusdian menjadi berang dengan tuduhan yang dilontarkan kepadanya kalau kepolisian yang selama ini mengusik dan memberikan izin aktifitas tambang ilegal.

“Pak Dalmasri salah besar menilai polisi selaku pengusik dan pemberi izin tambang pasir. Polisi bahkan Jaksa hanya sebagai juri mafia-mafia tambang saja. Sedangkan kewenangan dari semua itu berada ditangan Pemda terkait,” cetusnya.

Sebenarnya keberadaan aktifitas pertambangan itu harus berorientasi dengan sektor pembangun. Jadi dengan orientasi itu tidak menjuru kepada eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat merusak ekosistem alam sekitarnya. Namun kenyataan dilapangan, izin pertambangan yang diberikan telah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu demi meraup keuntungan tanpa memikirkan dampak yang terjadi.

Agar aktifitas tambang pasir ini bisa berjalan lancar sesuai aturan dan fungsinya. Maka Pemda yang harus mengatur dan mengendalikan kelompok penambang tersebut. Apabila kedepannya aktifitas pertambangan berdampak pada kerusakan alam dan menyebabkan kerugian negara, pastinya kepolisian hingga kejaksaan akan mengambil langkah dengan menindak tegas para pelaku yang terlibat.

“Ingat, jangan sampai kita dapati aktifitas tambang pasir ini dimanfaatkan oleh kelompok ataupun mafia. Kita terbuka saja dalam masalah ini,” ungkapnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar