Mantan Dirut RSUD Karimun Dituntut 4,5 Tahun Penjara untuk Kasus Korupsi Alkes

1046
Pesona Indonesia
 Drg Agung Martiarto, terdakwa  kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RSUD Karimun. foto:net
Drg Agung Martiarto, terdakwa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RSUD Karimun. foto:net

batampos.co.id – Drg Agung Martiarto dan Syamsuddin, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur Utama PT Karya Global Sarana (KGS), terdakwa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RSUD Karimun, di tuntut 4,5 dan 5 tahun penjara oleh Jaksan Penuntut Umum (JPU) Yuyun Wahyudi dari Kejati Kepri dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (26/4).

Dalam Tuntuntutannya, JPU menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi menyalahgunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain hingga menyebabkan kerugian negara, sebagaimana dakwaan subsider melanggar pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP.

”Atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti, kami meminta Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa Drg Agung Martiarto Bin M Junaidi dengan hukuman 4,5 tahun penjara dan terdakwa Syamsuddin dengan hukuman penjara 5 tahun penjara, dimana masing-masing terdakwa dikenakan denda Rp 100 Juta subsider 3 bulan penjara,” ujar JPU.

Untuk terdakwa Syamsuddin selain hukuman badan, terdakwa juga di kenakan hukuman untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara sebesar Rp 2.258.075.546. Apabila dalam waktu satu bulan tidak dapat menggantikan uang pengganti maka harta benda milik terdakwa akan disita oleh negara. Lalu apabila harta benda milik terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan hukuman selama 2,5 tahun penjara.

Atas tuntutan ini, kedua terdakwa menyatakan menerima. Kendati demikian kedua terdakawa yang didampingi oleh penasehat hukumnya Irwansyah dan Farid Hidayat menyatakan akan melakukan pembelaan (Pledoi) sampai satu pekan mendatang.

Mendengar permintaan kedua terdakwa tersebut, Ketua Majelis Hakim Zulfadli bersama anggotanya Kurniawan Guntur dan Jonni Gultom menyatakan persidangan ditunda sampai satu pekan mendatang dengan agenda mendengarkan pembelaan dari kedua terdakwa.

Sekedar mengingatkan, kasus dugaan korupsi pengadaan alkes RSUD Karimun, terungkap ketika Kejaksaan Tinggi Kepri menetapkan Drg Agus Martiarto selaku PPK dan sekaligus sebagai Direktur RSUD Karimun dan Syamsudin Dirut PT KGS sebagai tersangka. Syamsudin sendiri ditangkap penyidik Kejati Kepri di sebuah tempat di Jakarta Selatan dua bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka.

JPU menyatakan kedua terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.258.075.546 atas adanya mark-up anggaran, dalam pengadaan alkes RSUD Karimun pada tahun 2014 lalu.

Atas perbuatannya, terdakwa Drg Agung Martiarto dan Syamsuddin melanggar pasal 2 juncto pasal 18 dan UU Tipikor dalam dakwaan primer, dan melanggar pasal 3 juncto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor dalam dakwaan subsider, juncto pasal 55 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan, Drg Agung Martiarto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Syamsuddin selaku kontraktor dan Dirut PT KGS didakwa telah menguntungkan diri sendiri, menyalah-gunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya dan menguntungkan orang lain, hingga merugikan keuangan negara dalam pengelolaan dana pengadaan alkes RSUD Kabupaten Karimun.

Hal itu dilakukan kedua terdakwa dengan cara menggelembungkan harga barang yang tertera dalam surat referensi harga alat kesehatan, yang digunakan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikirimkan ke alamat distributor barang.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar