Bappeda Kaji Kelanjutan Proyek Tanggul Urung

443
Pesona Indonesia
Kepala Bappeda Kepri, Naharudiin. foto:dok
Kepala Bappeda Kepri, Naharudiin. foto:dok

batampos.co.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepri, Naharudin mengatakan proyek Tanggul Urung, Kundur akan dilanjutkan apabila proses hukum sudah selesai. Penyelesaikan kegiatan tersebut menjadi rencana kerja yang diakan dilaksanakan kedepan.

“Pemprov Kepri akan melanjutkan pembangunan tanggul urung, apabila proses hukumnya sudah selesai. Apabila tahun ini selesai, maka tahun depan sudah bisa dlaksanakan,” ujar Naharudin.

Lebih lanjut, katanya, pekerjaan lain yang akan dilakukan adalah menghitung kembali kebutuhan anggaran untuk penyelesaian pembangunan tersebut. Menurutnya, keberadaan tanggul urung kepentingan pembangunannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu bisa fungsikan sebagai jalan lingkar yang menghubungkan Urung sampai Kundur.

“Pembangunan yang dilakukan tentu melihat azas manfaatnya. Tanggul Urung adalah untuk peningkatan pertanian masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat disana,” jelas Nahar.

Ditambahkan Nahar, lewat RPJMD 2016-2021, Pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan tanggul Urung-Kundur pada tahun 2017 mendatang. Nahar berharap, proyek strategis tersebut bisa selesai, tanpa terjadinya masalah yang sama seperti saat ini.

“Ini yang perlu kita kaji matang-matang. Jangan sampai pembangunan nanti, kembali tersandung dengan hukum. Tentu kejadian yang lalu, menjadi evaluasi yang harus diperbaiki,” tutup Nahar.

Seperti diketahui, Mantan Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau, Purwanta ST, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tanggul Urung divonis 3,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang, Senin(26/4) malam lalu.

Purwanta terjerat kasus dugaan korupsi proyek tanggul uruk di Telukradang, Tanjungbatu Kundur, Kabupaten Karimun yang menelan dana Rp16,4 miliar dari nilai paggunaan anggaran Rp18,6 miliar APBD 2014. Karena kasus tersebut, pembangunan tanggul urung dihentikan.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar