BEI Siap Tampung Hasil Tax Amnesty Dalam Bentuk Reksa Dana

757
Pesona Indonesia
Direktur Utama BEI, Tito Sulistio. Foto: infobanknews.com
Direktur Utama BEI, Tito Sulistio. Foto: infobanknews.com

batampos.co.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) siap mengedepankan produk investasi reksa dana (RD) untuk menampung potensi dana repatriasi hasil tax amnesty.

Dana ditempatkan diusulkan untuk dibekukan atau dikunci (lockup) dalam jangka waktu sekitar 5 tahun agar bisa dioptimalkan ke sektor riil terutama infrastruktur.

Direktur Utama BEI, Tito Sulistio, mengatakan sama seperti dana hasil tax amnesty yang ditempatkan di deposito seperti tertuang dalam RUU tax amnesty agar tidak bisa ditarik selama tiga sampai lima tahun, pada instrument RD juga bisa diberlakukan.

”Bisa disimpan di (RD) saham yang sudah ada atau yang baru. Itu enaknya reksa dana,” kata dia usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Rabu (27/04/2016).

Secara teknis, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bagian dari self regulatory organization (SRO) bisa melakukan lockup. ”Dulu pernah dilakukan. Ketika Temasek beli Telkom (Telkomsel) di lockup,” ungkapnya.

Walau bagaimanapun, kata Tito, pemilik dana repatriasi itu tentu menginginkan kepastian agar dana yang dibawa ke Indonesia itu aman serta tetap memberikan imbal hasil.

”Jika kemauan mereka bisa dipenuhi, menurut saya target kita (tambahan pajak dari tax amnesty) Rp 60 triliun itu kan 3 persen, artinya ada potensi Rp 2.000 sampai Rp 2.600 triliun bisa masuk ke Indonesia,” tuturnya.

RD dinilai BEI potensial sebagai penerima aliran dana repatriasi. Selain menjadi pilihan lain selain tabungan, deposito, obligasi, dan saham secara langsung, RD bisa membawa efek berkelanjutan karena bisa dikucurkan langsung dananya ke sektor riil terutama untuk pembangunan infrastruktur.

Atas dasar itu lockup diperlukan. Dalam lima tahun, menurutnya, proyek infrastruktur biasanya sudah bisa menghasilkan. Ketika dana repatriasi sudah ada, perusahaan aset manajemen akan berlomba membuat RD dengan underlying (isi aset RD) per proyek infrastruktur. Jenisnya disebut RD Penyertaan Terbatas.

Sifat RD Penyertaan Terbatas memang tidak melakukan penawaran umum karena pemiliknya tidak boleh lebih dari 50 pihak. Atas dasar itu, dia menilai, cocok sebagai sarana investasi dana repatriasi.

”Mereka (perusahaan aset manajemen) siap membuat reksa dana baru itu, cuma dana yang mau masuk ke sini masih ragu-ragu,” tegasnya.

Atas dasar itu BEI berharap RD Penyertaan Terbatas dan RD secara umum bisa masuk dalam bagian dari RUU tax amnesty agar memberikan kepastian hukum. Di luar RD Penyertaan Terbatas, pasar modal juga menyediakan instrumen RD lainnya yang bisa menampung dana tersebut seperti RD Pendapatan Tetap, RD Campuran, dan RD Saham.

Walaupun, menurutnya, bisa saja dana tersebut disimpan langsung ke pasar saham atau RD saham. Sistem di BEI sudah siap untuk menampung dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba. Di pasar saham pun dana yang masuk bisa dilockup sampai batas waktu ditentukan. ”Pasar tidak akan goyang,” yakinnya.

Sebagai perbandingan, data infovesta mencatat return (keuntungan) investasi masing-masing instrumen dalam 10 tahun sejak 2006 hingga 18 April 2016, saham sebesar 169,45 persen. RD Pendapatan Tetap returnnya 123,70 persen. RD Campuran sebesar 117,57 persen, RD Saham sebesar 111,82 persen, emas sebesar 93,36 persen, dan deposito sebesar 89,72 persen.

Bagi BEI, potensi aliran dana repatriasi akan dijadikan momentum untuk meningkatkan peran pasar modal bagi masyarakat luas melalui skema Bursanomics yang secara umum berupaya menggeser masyarakat menabung ke masyarakat investasi (from saving society to investing society). Teknisnya, dana jangka panjang disalurkan ke pembangunan infrastruktur.

Maka tercipta lapangan kerja dan tambahan penerimaan pajak. Masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan meraih peningkatan pendapatan melalui kepemilikan instrumen investasi yang dananya digunakan untuk pembangunan infrastruktur itu. (byu/bay/gen/owi/jpgrup)

Respon Anda?

komentar