Bupati Yakin Anambas akan Meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Tahun Ini

280
Pesona Indonesia
Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris.
Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris.

batampos.co.id – Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris, optimis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2015 akan berubah dari status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya, penyebab WDP pada tahun 2014 adalah hibah aset dari Kabupaten Natuna.

“Hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah yang akan menuntaskan persoalan tersebut,” kata Haris kepada wartawan Rabu (27/4)

Dirinya berkomitmen dengan jajarannya membentuk tim adhock untuk menuntaskan permasalahan aset yang tak kunjung usai. Selain itu pihaknya juga akan merapikan administrasi yang berasal dari APBD Anambas sendiri. “Administrasi APBD kita akan dibenahi dengan sebaik-baiknya,” bebernya.

Tim adhock ditugaskan untuk mencari dan mengontrol aset yang belum terhitung dan diketemukan. Total aset hibah Natuna senilai Rp 200 miliar lebih. Bersama tim BPK tahun 2015 silam, diketahui dan tercatat yang masih belum ditemukan sekitar Rp17 miliar. “Jika berkurang dan ditemukan dibawah Rp 7 miliar berkemungkinan Anambas mendapatkan predikat WTP dari BPK,” tegasnya.

Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Haris meminta agar bisa bekerjasama dengan tim adhock mencari keberadaan aset-aset dari hibah Natuna. Sebab hibah aset dari Natuna ini diperoleh pada tahun yang lama sekali bahkan ada dari tahun 1980-an. “Salah satu contoh aset pada tahun 1980 itu seperti tanah, jalan, sedangkan aset baru seperti sepeda motor, rumah tinggal layak huni,” jelasnya.

Bisa saja penyebab belum ditemukannya aset tersebut seperti rumah tinggal layak huni, karena berbahan kayu sehingga bisa saja sudah roboh atau hilang ataupun sudah direnovasi. Sementara kalau tanah tidak lengkap administrasinya. Kalau sepeda motor, selain surat surat yang tidak ada, alamatnya juga tidak lengkap.

Haris juga menambahkan, begitupula dengan aset yang bersumber dari APBD KKA harus tetap di jaga, dicatat dan dirapikan administrasinya. Karena ini merupakan aset daerah yang diperoleh dari dana APBD. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar