DPP Golkar Copot Jabatan Lamen Sarihi sebagai Ketua DPRD Bintan.

995
Pesona Indonesia
Lamen
Lamen

batampos.co.id – Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengesahkan Surat Keputusan komposisi dan pengurus DPP Partai Golkar masa bakti 2014-2019 berimbas panas di daerah. Di Kabupaten Bintan, keputusan ini dibarengi dengan terbitnya surat pencopotan jabatan Lamen Sarihi sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan.

Sekretaris Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, Idrus Marham menegaskan, keputusan ini sudah final dan mengikuti mekanisme yang seharusnya.

“Kami sudah mempelajari usulan dari daerah. Karena itu, keputusan pemberhentian Lamen sebagai Ketua DPRD Bintan sudah final. Saya sendiri yang menekennya,” kata Idrus, via sambungan telepon pada Batam Pos, Rabu (27/4).

Selanjutnya, Idrus mengimbau dengan tegas kepada pengurus DPD Golkar di tingkat provinsi dan kabupaten menindaklanjuti surat keputusan yang sudah ditekennya. Bila tidak jua disikapi secara cepat, Idrus menyatakan bakal menegur keras pengurus Partai Golkar di Kepri dan Bintan. Karena hal itu bisa dianggap tidak melaksanakan intruksi yang sudah diputuskan secara resmi.

“Kalau Pak Ansar dan pengurus di daerah malah tidak melanjuti, saya yang akan menegur mereka,” tegasnya.

Dari hasil pembelajaran dan penelaahan Idrus, secara blak-blakan ia menyatakan bahwasanya Lamen Sarihi sudah tidak mampu menjalankan intruksi partai politik sebagaimana mestinya. Sehingga hal tersebut dikhawatirkan bakal mengganggu kinerja partai, fraksi, yang berujung pada penelantaran aspirasi rakyat. “Itu yang kami hindari. Dan pengurus partai punya kewenangan untuk membuat kebijakan. Ingat, kami hanya mencopot jabatannya, soal keanggotaannya tidak,” terang Idrus.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepri, Ansar Ahmad menjelaskan, keputusan pencopotan jabatan Lamen Sarihi sebagai Ketua DPRD Bintan ini bukan dilandasi sentimental apalagi kebencian pribadi. “Tapi, saya hanya mengikuti masukan-masukan dari rapat yang ada di tingkat DPD II Golkar Bintan,” terangnya.

Hasil keputusan rapat tersebut bahkan sudah dituangkan dalam berita acara yang kemudian diteruskan ke DPP Partai Golkar untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan surat keputusan dan rekomendasi lanjutan. Sehingga Ansar sekali lagi menegaskan bahwasanya tidak ada keputusan pribadi yang dibuatnya. “Semuanya sudah diproses dari bawah kok. Ngapain juga saya mesti intervensi,” tegasnya.

Penerbitan surat keputusan yang mencopot jabatan Lamen, menurut Ansar, sudah semestinya diterima sebagai risiko politik. Ketika ingar-bingar dualisme kepengurusan Partai Golkar di tingkat pusat, Lamen memilih berada di sisi Agung Laksono. Namun, keputusan Kemkumham berkata lain dengan mengesahkan kepengurusan Aburizal Bakrie melalui keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap. “Kalau memang yang disahkan itu kepengurusan Pak Agung Laksono, saya siap ditendang. Bagi saya, itu adalah risiko politik,” kata Ansar.

Karena itu, keberpihakan Lamen di tengah dualisme itu yang dirasa Ansar menjadi penguat bagi DPP Partai Golkar untuk mencopot jabatannya. Bila menilik lebih jauh, sambung Ansar, seharusnya Lamen berterima kasih karena telah diberi kepercayaan oleh Fraksi Golkar untuk menjadi Ketua DPRD Bintan.

“Dulu itu raihan suara dia cuma 1.100 lebih dan ada lagi yang sampai tiga ribu. Tapi saat itu, kami punya pertimbangan untuk tetap menjadikannya Ketua DPRD,” ungkap Ansar.

Karena biasanya, sambung Ansar, Partai Golkar baru bisa memberikan kursi ketua bila kader yang teripilih setidaknya memiliki lebih dari 10 ribu suara. “Cuma di Bintan yang seribu suara lebih dan jadi ketua,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi menyatakan belum menerima surat persetujuan pergantian antar waktu (PAW) dari DPP Partai Golkar yang diteken Ketua DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Sekjen DPP Pusat Idrus Marham tertanggal 16 April 2016.

Dalam surat bernomor B-308/GOLKAR/IV/2016 itu, tertulis permohonan rekomendasi pergantian antar waktu Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi ke Ketua Frakasi Golkar, Nesar Ahmad. “Saya belum bisa komentari, karena saya belum melihat sendiri surat tersebut,” katanya singkat. (muf)

Respon Anda?

komentar