Jelang Ramadan, Pemerintah Diminta Awasi Lonjakan Harga Kebutuhan Pokok

467
Pesona Indonesia
Warga saat belanja di  Pasar Fanindo Tanjunguncang, Batuaji. Jelang Ramadan pemerintah diharapkan dapat mengawasi dan melakukan operasi pasar untuk mengatasi lonjakan harga kebutuhan pokok. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos
Warga saat belanja di Pasar Fanindo Tanjunguncang, Batuaji. Jelang Ramadan pemerintah diharapkan dapat mengawasi dan melakukan operasi pasar untuk mengatasi lonjakan harga kebutuhan pokok. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos

batampos.co.id – Bukan hal yang baru tiap jelang Ramadan, beberapa harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Ramadan tahun ini diperkirakan hal tersebut masih akan terjadi, untuk itu pemerintah diharapkan dapat mengawasi dan melakukan operasi pasar agar meminimalisir bahkan meniadakan hal-hal tersebut.

Pengamat Ekonomi, Mohamad Gita Wiryawan mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan harga di Batam, tak terkecuali menjelang ramadan. Diantaranya, yakni Batam bukan merupakan daerah penghasil bahan pokok selain itu letak geografis Batam yang merupakan daerah kepulauan.

“Barang banyak dari luar, lalu kondisi Batam yang kepulauan juga berdampak ke distribusi barang dan berpengaruh ke biaya. Jadi di Batam cenderung mengalami inflasi yang tinggi dibanding daerah lain,” kata Wakil Rektor Universitas Putera Batam.

Selain itu, Lanjut Gita, tidak adanya pasar induk menjadi pemicu lain inflasi seolah sulit dihentikan di Batam. “Karena tak ada pasar induk, kontrol pemerintah jadi sulit, harga jadi liar sangat liar. Pasar induk bisa membantu fungsi kepengawasan pemerintah,” tuturnya.

Akibat lemahnya kontrol pemerintah, pria yang juga Ketua Tim Ekonomi Kadin Kota Batam ini mengatakan dapat memberi ruang oknum-oknum pedagang nakal bermain harga, apalagi menjelang hari-hari besar yang notabenenya permintaan barang juga mengalami peningkatan. “Semua bisa bermain harga jadinya. Para pemain ini bermain, pasti mereka ambil kesempatan untuk mencari untung,” tuturnya.

Menurutnya pemerintah memang tak bisa menentukan harga namun, kata Gita, pemerintah dapat mengawasi dan memberikan batasan harga wajar. “Pemerintah kan bisa berikan batasan harga atas harga bawah, inilah peran Disperindag,”‘ ujarnya.

Lanjut dia, inflasi adalah pola rutin setiap tahun, hal tersebut bisa diatasi jika pemerintah punya manajemen logistik yang baik, termasuk adanya pasar induk, namun ketiadaan pasar induk juga ditenggarai sengketa kepemilikan antara Pemko Batam dan BP Batam. “Selama ini operasi pasar, itu hanya mengatasi masalah dipermukaan saja dan tak bisa selesaikan sumber penyakit,”katanya.

Semntara itu, akademisi Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Cahyo Budi Santoso mengatakan harapan Presiden Jokowi agar barang tak seharusnya naik dan bahkan bisa turun dapat dijemput.

“Ini sangat positif sekali, saya pikir ini yang diharapkan masyarakat,”kata kepala Prodi Akuntansi Unrika ini.

Hal tersebut seharusnya bisa dijemput pemerintah daerah, dalam hal ini menurutnya kewenangan Disperindag untuk mengontrol atau mengendalikan harga selain itu ada jugatim pengendali inflasi daerah. “Pemerintah harus cek ke lapangan, lakukan operasi untuk mengecek ketersediaan barang digudang-gudang agar tak ada penimbunan,” ujarnya.

Walau demikaian menurutnya, harapan tersebut sulit direalisasikan, karena belajar dari pengalaman jika harga sudah naik jarang akan mengalami penurunan. “Contohnya saja waktu BBM turun, harga barang tak ikut turun,”ucapnya.

Sementara itu Plt Disperindag-ESDM Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan pihaknya akan tetap melakukan pengawasan menjelang Bulan Ramadan. “Pasti ada langkah-langkah. Nanti juga bakal sidak melihat kondisi dan mengecek harga di pasar. Juga akan dilaksanakan operasi pasar, agar harga barang tak melambung,”katanya. (cr13)

Respon Anda?

komentar