Jika RUU Tax Amensty Gagal di DPR, Jokowi Siapkan PP

493
Pesona Indonesia
Presiden Joko Widodo. Foto: dokumen JPNN
Presiden Joko Widodo.
Foto: dokumen JPNN

batampos.co.id – Keinginan pemerintah mengegolkan regulasi pengampunan pajak (tax amnesty) sudah tidak bisa ditawar. Pemerintah masih yakin bahwa DPR akan menyelesaikan pembahasan RUU Tax Amnesty meski harus molor dari target awal.

Namun, jika pembahasan di DPR akhirnya deadlock, pemerintah sudah menyiapkan alternatif aturan, berupa Peraturan Pemerintah (PP) Deklarasi Pajak.

Baca Juga: Tax Amnesty, Upaya Pulangkan Duit Rp 2 Ribu Triliun ke Tanah Air

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo menanggapi kepastian mundurnya penyelesaian UU tax amnesty di dewan. Menurut dia, molor tidaknya pembahasan merupakan wilayah DPR. Bagi pemerintah, yang penting sudah ada proses pembahasan di parlemen.

’’Tetapi kita sudah menyiapkan PP kalau-kalau nanti tax amnesty di sana ada masalah,’’ ujarnya usai membuka Indonesia E-Commerce Summit & Expo di ICE BSD City Tangerang Selatan, Rabu (27/4/2016).

Pemerintah memang berharap banyak dalam pembahasan RUU tax amnesty kali ini. Namun, presiden menegaskan untuk menerapkan pengampunan pajak dan menarik modal ke Indonesia tidak harus bergantung kepada UU Tax Amnesty.

’’PP mengenai deklarasi pajak bisa kok,’’ lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Presiden tidak menjelaskan lebih jauh perihal PP tersebut. Namun, merujuk pada namanya, yakni deklarasi pajak, sangat mungkin PP tersebut bakal mengatur sebatas hal-hal terkait pengakuan pajak dari para pemilik modal. Sehingga, PP tersebut lebih fokus untuk menggali potensi pajak dari dana-dana yang selama ini diendapkan di luar negeri.

Berbeda dengan RUU Tax Amnesty yang mengatur pula soal repatriasi, yakni memasukkan modal yang selama ini tersimpan di negara lain untuk masuk ke Indonesia. Dalam RUU Tax Amnesty, deklarasi pajak menjadi salah satu opsi selain repatriasi. Khususnya, berkaitan dengan aset-aset tak bergerak milik para pemodal. Tarif tebusnya pun bakal berbeda, lebih besar dibandingkan repatriasi.

Meskipun demikian, pemerintah masih optimistis RUU tersebut bisa gol di parlemen. Lewat UU tersebut, pemerintah bisa mendapatkan dua jenis pemasukan. Pertama adalah pemasukan dari pajak yang sebelumnya tidak pernah terdata.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden Johan Budi SP menjelaskan, Presiden sudah memanggil tiga pimpinan lembaga penegak hukum untuk menyamakan persepsi soal tax amnesty. Khususnya, berkaitan dengan kerahasiaan data dan larangan menjadikan laporan keuangan hasil tax amnesty sebagai dasar penyelidikan.

Sistem pengampunan itu tidak akan berlaku sama rata bagi pemilik dana di luar negeri. ’’Ada poin, kalau orang-orang itu kena kasus hukum sebelumnya, misalnya masih dalam proses penyelidikan oleh KPK, kejaksaan, kepolisian, maka dia tidak bisa masuk pengampunan,’’ terangnya. Bila tidak terkena kasus sebelumnya, maka harus ada persamaan persepsi di antara penegak hukum. (jpgrup)

Respon Anda?

komentar