Ketua DPR RI Janji Bahas RUU Tax Amnesty

Ketua DPR RI Ade Komaruddin. Foto: elshinta
Ketua DPR RI Ade Komaruddin. Foto: elshinta

batampos.co.id -Isu yang beredar bahwa molornya pembahasan RUU tax Amnesty oleh DPRD karena ada intervensi dari pihak luar yang tak menghendaki RUU tersebut terbit. Intervensi pihak luar itu masuk melalui sejumlah anggota DPR dan berbagai lembaga lainnya.

Menyikapi isu itu, Ketua DPR RI Ade Komarudin tiba-tiba menggelar konferensi pers dengan wartawan pada Rabu (27/4/2016). Ade menyatakan ingin menyampaikan terkait perkembangan pembahasan RUU Pengampunan Pajak.

Menurut dia, hasil rapat konsultasi DPR dengan Presiden beberapa waktu lalu telah menyepakati pembahasan RUU tersebut. ”Pembahasan akan dilakukan segera dan dalam tempo cepat,” kata Ade dalam keterangannya.

Menurut Ade, pengampunan pajak penting untuk pembangunan dan perekonomian nasional. Indonesia harus segera berlari kencang melakukan pembangunan di berbagai sektor. Indonesia tidak boleh terpengaruh dengan berbagai spekulasi terkait efek negatif pengampunan pajak.

”Sebagaimana kita ketahui, pemerintah gencar membangun infrastruktur, itu bagus untuk melakukan pemerataan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya itu.

Salah satu caranya untuk berlari, kata Ade, adalah segera merampungkan RUU Pengampunan Pajak. Harapannya adalah uang yang selama ini disimpan diluar negeri, bisa kembali ke Indonesia. ”Harapannya juga bisa mendorong investasi, dan pajak masuk,” ujarnya.

Dalam hal perkembangan pembahasan RUU Tax Amnesty, lanjut Ade, sudah dibahas secara intensif oleh Komisi XI. Komisi bidang ekonomi dan anggaran itu telah mendengar dan menerima masukan dari berbagai pihak.

”Saya melihat hari ini ada masukan dari Bursa Efek, besok ada rencana dengan Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Panitia Kerja RUU Tax Amnesty, kata Ade, akan bekerja mulai hari ini. Pekan depan, kerja Panja akan tertunda karena DPR sudah memasuki masa reses. Namun, Ade berjanji setelah reses, RUU Tax Amnesty bisa segera diselesaikan.

”Insya Allah pertengahan Mei, kita akan lanjutkan raker dan pengambilan keputusan, Insya Allah akan berjalan lancar,” ujarnya.

Terkait rencana pemerintah untuk membuat PP terkait pengampunan pajak, Ade menyatakan bahwa hal itu adalah hal yang wajar. Hal itu membuktikan ada komitmen pemerintah untuk bisa mengatasi krisis pemasukan negara.

”Banyak opsi yang dilakukan bagaimana negara bisa survive. Benar kata Presiden, bagaimana upaya menyelamatkan negeri,” tegasnya.

Riuhnya pembahasan tax amnesty tidak hanya akan terjadi di gedung parlemen. Sebab, para ulama pun siap memberikan kajian tersendiri terkait skema pengampunan pajak yang memicu pro dan kontra ini.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Sirajd mengatakan, saat bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wapres, JK meminta bantuan agar para ulama ikut membuat kajian terkait tax amnesty.

“Karena itu nanti ulama akan membahas, hukumnya bagaimana,” katanya.

Menurut Said, hal-hal seperti tax amnesty memang butuh pengkajian fikih modern. Namun sebagai awalan, lanjut dia, JK sudah memberi gambaran bahwa pembahasan terkait tax amnesty maupun adanya orang yang memiliki perusahaan di negara suaka pajak seperti kasus Panama Papers, tidak boleh langsung dicap sebagai penjahat.

“Jadi Wapres minta kita hati-hati, jangan menggeneralisir semua salah atau semua benar,” ucapnya.

Respon Anda?

komentar