Luhut Peringatkan Cina Tidak Langgar Kedaulatan RI di Natuna

801
Pesona Indonesia
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Foto: istimewa
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Foto: istimewa

batampos.co.id – Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan meminta Cina mematuhi hukum laut internasional dan kedaulatan negara lain yang berada di wilayah Laut Cina Selatan (LCS). Hal itu harus dilakukan demi menjaga stabilitas keamanan di wilayah itu.

Hal ini ditegaskan Luhut dalam kunjungan ke Negeri Tirai Bambu tersebut, Selasa (26/4/2016) lalu. Dalam kunjungannya itu Luhut menemui Penasihat Negara Cina, Yang Jiechi, di Beijing. Persoalan LCS menjadi bahasan dalam pertemuan tersebut.

’’RI dan Cina sepakat untuk saling menghormati kedaulatan wilayah masing-masing,’’ ujar Luhut dalam keterangan resmi yang diterima Jawa Pos (grup Batam Pos) kemarin (27/4).

Menurut dia, persoalan di LCS memang kompleks. Namun, masih banyak cara yang bisa diupayakan untuk menghindari konflik. Indonesia sejak awal sudah menegaskan posisinya sebagai non claimant state di dalam persoalan LCS.

’’Namun, Indonesia tidak mengakui nine dash line dan traditional fishing ground yang ditegaskan Cina di sekitar perairan Natuna,’’ lanjutnya.

Bila Cina melintasi zona ekonomi eksklusif Indonesia, itu artinya Cina melanggar kedaulatan dan melanggar hukum internasional. Karena itu, Cina tidak bisa begitu saja, misalnya, meminta nelayannya yang ditahan karena pencurian ikan di laut Natuna agar dibebaskan. Karena bagi pemerintah Indonesia, kata Luhut, kedaulatan adalah harga mati.

’’Kita tidak mau terjebak dalam kepentingan negara lain di Laut Cina Selatan,’’ tuturnya.

Selain Cina, lanjut Luhut, Amerika Serikat ataupun Filipina dan semua negara yang terlibat di persoalan LCS harus berpedoman pada hukum laut internasional dan kode etik yang disepakati.

Selain membahas soal kedaulatan, kedua negara juga membahas kemungkinan kerjasama coast guard (penjaga perairan). ’’Agar persinggungan di sekitar wilayah Indonesia dan Cina bisa diselesaikan dengan baik tanpa berkembang menjadi konflik,’’ lanjutnya.

Dalam kunjungannya itu Luhut juga menemui 11 pengusaha besar Cina untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di Papua. Karena itu, dalam kunjungan tersebut dia mengajak serta Gubernur Papua Lukas Enembe. Pemerintah Indonesia menjanjikan iklim investasi yang baik bagi para pengusaha Cina.

Di antara para pengusaha tersebut, sebagian besar sudah berpengalaman berinvestasi di Indonesia. Contohnya adalah Powerchina International Group Ltd yang telah berinvestasi senilai 5 miliar dolar AS. Ada pula yang terlibat dalam invetasi proyek Jatigede, Asahan, maupun Jembatan Suramadu. (byu/jpgrup)

Respon Anda?

komentar