Sadarkan Pengemplang Pajak

506
Pesona Indonesia

Buah bocornya dokumen Panama yang terkenal dengan skandal “The Panama Papers” tampaknya baru akan memanas, pasalnya berkat skandal ini akhrinya pemerintah Indonesia memilih opsi membentuk satgas pengusutan kasus dokumen Panama. Hal demikian tentu disambut baik masyarakat, ditambah lagi kabarnya lembaga antirasuah (KPK) negeri ini telah mengendus adanya indikasi korupsi dalam perumusan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), bisa jadi endusan tersebut serupa dengan korupsi reklamasi yang terjadi antara perusahaan ternama dan anggota dewan terhormat di DKI Jakarta silam.

Korban pertama dari terkuaknya dokumen Panama adalah Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson yang memilih meletakkan jabatannya dan hengkang dengan rasa malu karena namanya berserta istri disebut dalam dokumen Panama, informasi ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Partai Progresif Islandia Sigurdur Ingi Johannsson kepada stasiun televisi nasional Islandia. Bersamaan dengan itu pula, Vladimir Putin lantas berang.

Ia menyebutkan bahwa bocornya dokumen Panama merupakan skenario yang telah disusun demi menggoyahkan kepemimpinannya sehingga menjelma sebagai konspirasi yang luar biasa, dan disebutlah skandal Panama sebagai skandal kejahatan finansial terbesar abad ini. Lagi-lagi tampaknya Putin melayangkan tuduhan kepada Amerika sebagai biang kerok dibalik skandal ini.

Gemparnya publik dunia tampaknya tak seiring dengan gejolak politik yang hadir di Indonesia, karena buktinya yang sampai saat ini atmosfer politik di Indonesia masih adem bahkan seperti tanpa dosa. Contohnya saja, ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz, mengaku tak bersalah ketika namanya tercantum dalam dokumen Panama, padahal jelas bahwa beliau telah melanggar etika karena tidak melaporkan kepemilikan perusahan di Panama tersebut dalam laporan keuangannya, apalagi dengan jabatan yang kini diampunya.

Sesungguhnya jika kita mencoba meninjau secara lebih mendasar pada kasus Negara surga pajak ini (Tax Haven), maka kesalahannya hanya pada tataran etika, dimana seharusnya para pengusaha kelas kakap apalagi pejabat publik yang tercatut namanya dalam dokumen Panama tersebut wajib merasa malu ketika tidak ikut serta secara jor-joran membantu pemerintah dalam menggairahkan pembangunan nasional dengan membantu pencapaain target pajak yakni Rp.1.368 triliun.

Pengusaha-pengusaha raksasa seharusnya sadar bahwa penerimaan Negara di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (ABPN) sangat tergantung oleh penerimaan pajak, seperti halnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak ekspor, pajak bumi dan bangunan, dan banyak pajak lainnya. Kita sangat sadar bahwasahnya penerimaan Negara dalam bentuk migas (Minyak bumi atau gas alam) juga tidak dapat dikatakan cukup memadai, karena itu sektor non migas khususnya pajak merupakan sektor urgen dalam hal penerimaan Negara.

Menyadarkan kembali bahwasahnya masyarakat harus taat pajak baik itu para pekerja wajib pajak, penggiat usaha kecil maupun penggelut usaha kelas raksasa agar senantiasa membantu penerimaan pajak setiap tahunnya, sehingga opsi pemangkasan belanja Negara non prioritas tidak akan dipilih, pasalnya kini pemerintah sedang gencar-gencar melakukan pembangunan dari berbagai sektor dalam upaya menggenjot perekonomian yang lesu.

Sangat disadari bahwa RUU pengampuan pajak (Tax Amnesty) yang kini sedang digodok pemerintah adalah wujud nyata pengharapan akan terjadinya repatriasi dana-dana pengusaha Indonesia yang terparkir di luar negeri. Namun sayang, kita juga tidak dapat berharap lebih akan hal tersebut, pasalnya bukan pekerjaan mudah untuk menyadarkan mereka (Objek Tax Amnesty) agar mau mengikuti aturan main ini, lagi-lagi kita harus berharap akan banyak pengusaha kelas kakap yang tersentuh hatinya.

Urgensi Pajak
Sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan offshore yang ditawarkan Panama saat ini penuh dengan mafia-mafia yang berlindung, maka tidak heran jika pemerintah harus cekatan dalam mengusut kasus ini, pasalnya pengemplang pajak pasti bersemayam didalamnya. Dalam kasus ini, melalui PPATK pemerintah harus segera mengendus para pencuci uang dan jika terdapat penyelewengan maka kejaksaan agung siap bertindak yang tentunya berpedoman pada pidana mengenai perpajakan.

Sederhananya pajak adalah kewajiban rakyat sebagai warga Negara yang baik, selain itu berkembanglah wacana bahwa pajak merupakan beban yang harus dipikul rakyat untuk negaranya. Karena merupakan beban dan pengorbanan yang dapat dipaksakan, dan cendrung tidak memberikan manfaat secara langsung, maka keberadaan pajak menjadi pro dan kontra sejak dahulu kala.

Negara yang menerapkan Tax Haven adalah contoh bahwasahnya pajak merupakan produk yang menghambat perekonomian (konsep ekonomi kapital), oleh karena itu bebas pajak adalah hal yang mutlak. Namun dalam kasus ini kita harus menimbang bahwa, Tax Haven yang diterapkan Panama merupakan sebuah strategi agar investasi ekonomi negaranya yang terbilang kecil dapat terus menggeliat dan terjaga stabilitasnya, karena pada dasarnya pajak tidak begitu urgen dalam pembangunan nasional mereka.

Lain cerita dengan Indonesia, salah satu ahli yang mendukung penerapan adalah Oliver Wendell Colmes, dimana menurut Wendell “taxes are the price we pay for civilization”. Selain itu juga Benyamin Franklin lebih progresif mendukung peerapan pajak, dimana ia berpendapat bahwa “nothing is certain but tax and dead”.

Menjadi wajib pajak sama artinya menjadi warga Negara yang peduli akan pembangunan nasional, agar distribusi kesehjateraan dapat termaksimalkan dengan baik. Penerapan pajak ibarat nyawa yang dalam struktur APBN kita, oleh karena ibarat nyawa maka pajak menjadi barang urgen dalam menjaga stabilitas nasional.

Sadar Pajak
Ketika kepatuhan terhadap pajak mulai hilang, maka kecedrungan yang akan terjadi adalah timbulnya keinginan untuk melakukan penghindaran pajak, pengelakan, penyelundupan, bahkan pelalaian pajak yang istilahnya kita kenal dengan pengemplang pajak. Pengemplang pajak sesusunguhnya merupakah modus kejahatan kuno, namun licinnya pengempalng pajak membuat Direktorat Jendral Pajak (DJP) sampai pada detik ini masih kesulitan memberantas modus-modus kuno tersebut, terbukti bahwa DJP selalu kalah dalam persidangan dikarenakan kurangnya bukti untuk memberantas para pengemplang pajak.

Selama ini proses pemungutan pajak masih dilakukan dengan cara self assessment, yang artinya bahwa setiap wajib pajak melakukan penghitungan nilai pajak hutangnya sendiri, menyetorkanya sendiri, lalu melaporkan SPTnya sendiri. Hal demikianlah yang sangat menuntut kejujuran, kejujuran tersebutlah yang dituntut dari para wajib pajak. Wajar jika pengemplang pajak acap kali terjadi karena memang nilai kejujuran itu sudah mulai dipinggirkan.

Upaya yang harus dilakukan dalam menyikapi kasus pengempalang pajak ini adalah dengan melakukan ultimatum remedium yang salah satunya berupa penyidikan dalam rangka penegakan hukum pajak, penyidikan tersebut diharapkan memberikan pengaruh (deterrent effect) kepada kepatuhan terhadap pajak. Tax Amnesty sebagai repatriasi harus segera diformulasikan dengan tetap berpedoman pada integritas, kita juga tidak ingin lagi-lagi Indonesia harus kecolongan tipu muslihat para cecunguk yang haus materi, namun permerintah juga wajib cerdas dalam memungut pajak sehingga para wajib pajak menjadi nyaman melaksanakan kewajibannya terkhusus para pengempalang pajak menjadi sadar untuk bayar pajak. ***

Delly-Ferdian

Respon Anda?

komentar