Uji Labor Kedua Nyatakan Bakso di Tanjungpinang Bebas Formalin dan Boraks

2300
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KP2KE) Kota Tanjungpinang kembali melakukan uji laboratorium kedua terhadap bakso daging di lima warung makan, yang sebelumnya dinyatakan positif formalin oleh Balai Veteriner Bukittinggi.

“Surat yang beredar itu betul. Dan kami melakukan pengujian kedua, hasil uji yang kami lakukan di Laboratorium Pertanian Provinsi Kepri di Toapaya Kabupaten Bintan menyatakan bakso daging yang dijual bebas boraks dan formalin,” ujar Kabid Pertanian dan Peternakan Dinas KP2KE Kota Tanjungpinang, Hamerudin didampingi Kasi Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), dr. Arlinda, dikantornya, Rabu (27/4).

Hamerudin mengatakan, surat uji survailans keamanan pangan bahan asal hewan oleh Balai Veteriner Bukittinggi No. 04009/PK.310/F4.B.1/04/2016 dan dikeluarkan pada 4 April 2016, yang tersebar di media sosial adalah benar adanya. Secara kronologis, Hamerudin menjelaskan, pada tanggal 22-25 Februari 2016 lalu, pihak Balai Veteriner Bukittinggi melaksanakan survei aktif di Kota Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang termasuk dalam daerah pelaksanaan survei, sebab Balai Veteriner Bukittinggi membawahi empat provinsi, yaitu Provinsi Kepri, Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat.

“Pada tanggal itu, Balai Veteriner Bukittinggi mengambil enam sampel. Pengambilan sampel didampingi oleh petugas Keswan dan Kesmavet kita,” ujar Hamerudin.

Ia melanjutkan, hasil pengujian selanjutnya disampaikan pada tanggal 5 April 2016, yang menyatakan lima dari enam rumah makan menggunakan bahan positif formalin dan negatif boraks. Sementara satu rumah makan lainnya negatif boraks dan negatif formalin.

Kemudian, menindaklanjuti hasil uji tersebut, bidang Kesmavet turun ke lapangan untuk melakukan pengujian untuk kedua kalinya. “Pengambilan sampel kami lakukan pada tanggal 6-7 April 2016. Sementara pengujian dilakukan oleh Laboratorium Pertanian milik Pemrov Kepri yang ada di Toapaya,” ujarnya.

Pihaknya tidak hanya mengambil sampel di lima makan yang positif formalin, melainkan sampel lainnya meliputi daging segar dan daging beku yang ada di pasar, juga sampel yang ada di tempat penggilingan daging. “Totalnya ada 22 sampel,” ujarnya. Hasil pengujian, lanjutnya, 22 sampel tersebut bebas boraks dan formalin.

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2016 pihak KP2KE mengundang 22 pelaku usaha, dalam rangka edukasi publik dan pembinaan. “Mereka diberi pemahaman bahaya boraks dan formalin,” ujarnya.

Disinggung kenapa terdapat perbedaan hasil uji antara Balai Veteriner Bukittinggi dan pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Pertanian Provinsi Kepri, Hamerudin mengatakan akan melakukan penelusuran terhadap perbedaan hasil uji sampel. “Yang terpenting, kami tetap berdasarkan hasil uji lab, dan hasil uji lab yang kedua hasilnya negatif,” ujarnya.

Tapi, kata Hamerudin, bisa disebabkan berbagai kemungkinan. Bisa saja perbedaan tersebut berasal dari kontaminasi di penggilingan daging, ataupun bahan campuran bakso. “Hasil kedua tidak membantah hasil uji pertama. Hanya saja uji kedua dilakukan di hari dan pada sampel berbeda. Jadi bisa saja kandungannya berbeda,” ujarnya.

Apa tidak dilakukan pendalaman terhadap persoalan tersebut? Hamerudin mengatakan, pihaknya sebatas mengawasi. Sementara untuk pendalaman dilakukan oleh PPNS. “Kami hanya menguji dan memberitahukan hasilnya,” ujarnya.

Tapi, Hamerudin mengatakan pihaknya tidak akan tinggal diam. Pihaknya mengimbau pelaku usaha rumah makan untuk rutin melakukan uji pangan secara swadaya atau mandiri. Karena KP2KE mengalami keterbatasan anggaran. “Karena kita belum punya labor sendiri,” ujarnya.

Pengujian makanan oleh pelaku usaha, kata dia, juga berdampak baik bagi usaha rumah makan yang bersangkutan. Sebab, hasil uji yang menyatakan bebas bahan berbahagia merupakan jaminan kepada masyarakat bahwa makanan yang dijual aman dikonsumsi.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tanjungpinang untuk melakukan pengawasan terpadu. (Lra/bpos)

Respon Anda?

komentar