Jokowi: Kalau Tak Mau Pangkas Birokrasi, Saya Potong Orangnya

746
Pesona Indonesia
Presiden Joko Widodo. Foto: dokumen JPNN
Presiden Joko Widodo.Foto: dokumen JPNN

batampos.co.id –  Jumlah wirausahawan di Indonesia hanya sekitar 1,65 persen dari jumlah penduduk. Kalah jauh dari Malaysia yang mencapai 5 persen, Singapura 7 persen, dan Jepang 10 persen.Kenapa?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, untuk memulai usaha di Indonesia, seseorang harus menempuh jalan berliku, menyelesaikan 94 prosedur, 9 izin, mengeluarkan biaya minimal Rp 92,8 juta. Itu pun baru bisa selesai dalam waktu total 1.566 hari atau lebih dari 4 tahun.

“Makanya mulai sekarang, aturan yang menghambat harus dipotong. Kalau tidak mau, saya potong orangnya (yang menghambat),” ujarnya saat paparan Paket Ekonomi jilid 12 di Istana Negara, Kamis (28/4/2016).

Jokowi menyebut, ruwetnya perizinan memulai usaha di Indonesia itu tecermin dari peringkat Ease of Doing Business (EODB) atau survei kemudahan menjalankan usaha yang dilakukan Bank Dunia. Dalam EODB 2016, posisi Indonesia tercecer di urutan 109 dari 189 negara. Tahun ini, pemerintah pun mematok target ambisius, melompat ke peringkat 40 besar dalam EODB 2017. “Saya tidak tanggung-tanggung kasih target,” katanya.

Untuk mengejar target itu, deregulasi alias pemangkasan aturan dan perizinan besar-besaran pun dilakukan. Deregulasi inilah yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid 12 yang diumumkan langsung oleh Jokowi di hadapan para redaktur media massa. “Ini hasil kerja siang malam,” ucapnya.

Dalam paparan yang disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, ada 10 bidang yang menjadi sasaran deregulasi, terutama untuk memudahkan perizinan bagi pelaku usaha sektor usaha kecil dan menengah (UKM). “Ini strategi untuk mencapai target peringkat 40 dalam EODB 2017,” ujarnya.

Indikator pertama adalah memulai usaha. Dalam paket ekonomi jilid 12, yang awalnya 13 prosedur bakal dipangkias menjadi 7 prosedur. Lalu waktu bakal dipangkas dari 47 hari menjadi 10 hari. Biaya pun diturunkan dari Rp 6,8 – 7,8 juta menjadi Rp 2,7 juta. Jumlah izin disusutkan dari 5 menjadi 3.

Indikator kedua berupa perizinan pendirian bangunan. Prosedur akan dipangkas dari 17 menjadi 14. Waktunya akan dipersingkat dari 210 hari menjadi 52 hari. Sedangkan biaya dipangkas dari Rp 86 juta menjadi Rp 70 juta. Adapun izin diturunkan dari 4 menjadi 3.

Indikator ketiga adalah pendaftaran properti. Prosedur dipangkas dari 5 menjadi 3. Waktu dipersingkat dari 25 hari menjadi 7 hari. Biaya yang sebelumnya 10,8 persen dari nilai properti, diturunkan menjadi 8,3 persen  dari nilai properti.

Indikator ke empat terkait pembayaran pajak. Jika sebelumnya ada 54 kali pembayaran pajak yang harus dilakukan UKM, maka nanti dipangkas menjadi 10 kali dengan sistem online. Indikator ke lima adalah akses perkreditan. Jika sebelumnya belum ada biro kredit swasta/lembaga pengelola informasi perkreditan, maka sekarang sudah diterbitkan izin usaha kepada 2 biro kredit swasta/ lembaga pengeleola infiormasi perkreditan.

Indikator ke enam terkait penegakan kontrak. Sebelumnya, penyelesain gugatan sederhana belum diatur. Kemudian, waktu penyelesaian perkara sampai 471 hari. Kini, sudah diatur penyelesaian gugatan sederhana, jumlah prosedur menjadi 8 dan 11 prosedur kalau ada banding. Penyelesaian perkara pun dipersingkat dari 471 hari, menjadi 28 hari atau maksimal 38 hari jika ada banding.

Indikator ke tujuh adalah penyambungan listrik. Selama ini, penyambungan butuh 5 prosedur, waktu 80 hari, biaya SLO (Sertifikat Laik Operasi) Rp 17,5 per volt ampere (VA), biaya penyambungan Rp 969 per VA, serta uang jaminan langganan harus dalam bentuk tunai. Sekarang, prosedur hanya 4, waktu 25 hari, biaya SLO Rp 15 per VA, biaya penyambungan Rp 775 per VA, serta uang jaminan langganan dapat menggunakan bank garansi.

Indikator ke delapan terkait perdagangan lintas negara. Jika sebelumnya offline, maka sekarang bisa online dengan menggunakan online modul untuk pemberitahuan ekspor barang dan pemberitahuan impor barang. Selain itu, ada batas waktu penumpukan di pelabuhan paling lama 3 hari.

Indikator ke sembilan adalah penyelesaian perkara kepailitan. Sebelumnya,  biaya kurator dihitung berdasarkan nilai harta debitor, dan waktu pemberesan 730 hari, recovery cost 30 persen. Sekarang, biaya sudah diatur dan dihitung berdasarkan nilai utang dan berdasarkan nilai pemberesan.

Indikator ke sepuluh terkait perlindungan terhadap investor minoritas. Jika sebelumnya, memang sudah ada peraturannya, tapi kurang sosialisasi. Karena itu, mulai saat ini pemerintah akan memperluas sosialisasinya agar lebih dipahami pelaku usaha.

Dari 10 indikator tersebut, kata Darmin, total prosedur disederhanakan dari 94 menjadi hanya 49. Lalu, jumlah izin dipangkas dari 9 menjadi 6 izin. Kemudian, total waktu pengurusan dipangkas dari 1.566 hari menjadi 132 hari.

Adapun jumlah biaya diturunkan dari Rp 92,8 juta + 10 persen nilai properti + Rp 17,5 per VA + Rp 969 per VA + 30 persen nilai perkara, menjadi hanya Rp 72,7 juta + 8,3 persen nilai properti + Rp 15 per VA + Rp 775 per VA. “Ini paket kebijakan ekonomi yang sangat penting, maka diumumkan langsung oleh presiden,” jelasnya.

Paket ini pun diapresiasi positif pelaku usaha. Ketua Umum Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia mengatakan, UKM berkontribusi besar dalam menggerakkan ekonomi di bidang jasa maupun perdagangan.”Coba kita lihat di pasar grosir Tanah Abang, Glodok atau Mangga Dua penuh dengan produk-produk UKM yang juga dikirim ke berbagai daerah,” ujarnya.

Namun, apakah target deregulasi besar-besaran untuk mencapai ranking 40 EODB realistis? Sebab, banyak yang menilai, target Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendongkrak peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia dari ranking 109 ke 40 amat ambisius. Tak terkecuali Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik. “Itu ambisius, butuh kerja keras dan koordinasi yang sangat kuat,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Sebagai diplomat senior yang sudah berkeliling ke berbagai negara, Malik menyatakan jika upaya reformasi perizinan usaha bukan hal yang mudah dicapai. Namun, dia menyebut hal itu bukan hal yang mustahil. Apalagi, jika melihat semangat deregulasi yang dilakukan pemerintah sejak merilis paket kebijakan ekonomi jilid 1.

Terkait banyaknya aturan di tingkat Pemda, juga menjadi perhatian tersendiri dari Presiden Jokowi. Dia menyebut, saat ini ada 3.226 Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat investasi. Dia pun sudah menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mengoreksi atau menghapus Perda-perda itu. Hingga April ini, sudah ada 1.000 lebih yang dihapus. “Dalam beberapa bulan ke depan, semua Perda penghambat investasi harus sudah dihapus,” tegasnya. (owi/wir/kim/jpgrup)

Respon Anda?

komentar