Dewan Kawasan akan Temui Menko untuk Perjelas Status BP Karimun dan Bintan

415
Pesona Indonesia
Karimun
Karimun

batampos.co.id – Meskipun berubahanya status BP Batam lewat Keppres No 8 Tahun 2016, akan tetapi kedudukan Gubernur Kepri sebagai Ketua Dewan Kawasan (DK) Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas Bintan dan Karimun tetap eksis. Untuk pelaksanaan lebih lanjut DK PBPB akan meminta petunjuk Menteri Perekonomian.

“Dengan terjadinya perubahan status di BP Batam, tentu ada beberapa persoalan yang perlu dituntaskan. Terutama terkait status kelembagaan BP Bintan (Tanjungpinang) dan BP Karimun,” ujar Wakil Ketua DK PBPB Bintan Karimun, Azman Taufik menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (28/4) usai rapat bersama dengan BP Karimun dan Bintan.

Dijelaskannya, secara kelembagaan personel yang ada di lembaga tersebut masih dibantu dari Pemda. Sedangkan dari segi penggunaan anggaran, masih menginduk ke BP Batam. Artinya dengan terjadinya perubahan status sekarang, perlu adanya perbaikan untuk memperkuat kedudukan BP Bintan dan Karimun.

“Yang akan kita perjuangkan sekarang ini adalah menjadi BP Bintan da BP Karimun berdiri sendiri. Semua ini tergantung kepada Menko Perekonomian dan Menpan RB. Makanya nanti bersama dengan Plt Gubernur Kepri perlu melakukan pertemuan dengan kedua kementerian tersebut,” jelas Azman.

Pria yang duduk sebagai Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kepri tersebut juga mengatakan, apabila keputusan menjadi Bintan dan Karimun sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), tentu secara kelembagaan akan dihandle langsung oleh pusat.

“Kalau KEK kita mundur. Untuk mewujudkan permohonan ini, tentu akan kita dukung dengan laporan-laporan perkembangan yang sudah diperbuat. Apalagi anggarannya bersumber dari APBN,” ungkap Azman.

Keberadaan BP Karimun sejauh ini sudah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pertumbuhan investasi di Bumi Berazam. Persoalan lain yang harus diselesaikan adalah, sudah terbatasnya lahan yang ada di karimun. Perjuangan yang harus dilakukan bersama-sama adalah menjadi Karimun FTZ menyeluruh tidak enclave.

“Kalau status kelembagaan sudah jelas. Tentu ruang gerak akan menjadi lebih terbuka. Tujuan berdiri BP Karimun dan BP Bintan adalah untuk percepatan masuknya investasi,” tutupnya.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar