batampos.co.id – Pemerintah Pusat tak mau memberikan bantuan pembangunan, terutama sarana dan prasarana olahraga. Hanya karena status lahan yang belum jelas.
“Permintaan yang kita minta selalu ditolak,” kata Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Muhammad Jefri Simanjuntak, Kamis (28/4/2016).
Padahal, anggaran yang disediakan pusat cukup besar, Rp 12 miliar hingga Rp 15 miliar untuk satu stadion mini. “Minimal kita butuh 10 hingga 12 stadion di Seluruh Kecamatan, daerah takan mampu membiayai ini,” kata Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Menurut Jefri, syarat penerima bantuan pembangunan dari pusat, minimal dengan pengurusan sertifikat.
“Ini yang tak kita miliki, akhirnya bantuan dialihkan ke daerah lain,” bebernya lagi.
Selain itu, permasalahan lahan juga menghambat pembangunan fasilitas umum serta fasilitas sosial. Pembangunan sekolah maupun puskesmas sering gagal, karena tak ada lahan.
“Anggaran yang dialokasikan pun tak bisa direalisasikan,” katanya lagi.
Melalui struktur pimpinan baru, Badan Pengusahaan (BP) Batam diharapkan bersedia mengalokasikan lahan untuk kepentingan publik.
“Sehingga pembangunan di Batam bisa berjalan maksimal,” harapnya.
Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda mengatakan, selama ini pengalokasian dan pengurusan lahan di Batam dikuasai oknum dan mafia.
Carut marut, serta buruknya pengurusan lahan menyebabkan masyarakat maupun investor sulit untuk mendapatkan legalitas maupun kepemilikan lahan.
Menurutnya BP Batam sering mengatakan lahan habis dialokasikan untuk pihak ketiga. Padahal secara fisik, banyak lahan tidur yang belum dibangun.
“Mengatasnamakan perusahaan yang tak jelas,” beber Yunus. Meskipun tak ada tanda akan adanya pembangunan dan lama dibiarkan. BP batam tak berani menarik kembali.
“Karena mafia dan oknum yang bermain,” kata politisi Golongan Karya (Golkar) Kota Batam ini. (hgt/bp)