batampos.co.id – Komisi I DPRD Kota Batam menilai kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam lamban. Sudah hampir lima bulan, verifikasi tenaga honorer belum juga selesai.
”Ngurusin tenaga honor saja tidak bisa, hingga kini masih terkatung-katung,” kata Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Lik Khai, Kamis (28/4).
Ditambahkan Lik Khai, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa pekan lalu, BKD menyampaikan verifikasi baru 90 persen. Jumlahnya mencapai 6.898 orang, membengkak 2.205 orang dari data yang diajukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 sebanyak 4.131 orang.
Data tersebut tambah Lik Khai bisa terus membengkak. Ia yakin, banyak titipan dan sisipan oknum pejabat seperti yang terjadi di Dinas Tata Kota (Distako) Batam.
”Kalau tak diungkap Bobi melalui youtube, mungkin takkan terbongkar,” bebernya lagi.
Karena itu Lik Khai meminta pemerintah memberhentikan tambahan tenaga honor baru, di luar 4.131 orang. Sesuai dengan komitmen Wali Kota Batam, Rudi. ”Siapapun bekingnya, harus dibuang,” ungkap Lik Khai.
Bila dipertahankan, pemerintah takkan memiliki anggaran untuk menggaji tambahan 2.205 tenaga honor. ”Tambahan 865 tenaga honor di Satpol PP saja tak mampu bayar, apalagi 2.205,” ungkapnya.
Sayangnya, Kepala BKD Kota Batam M Sahir tak berhasil dikonfirmasi. Beberapakali dihubungi melalui ponselnya tidak diangkat, pesan singkat (SMS) pun hingga berita ini diturunkan tak mendapatkan balasan.
Sebelumnya, M Sahir mengatakan, hasil verifikasi sementara, tenaga honor di Batam mencapai 6.988 orang. Sebanyak 3.176 orang bekerja sebagai guru, TU, penjaga sekolah, serta perpustakaan. ”Sisanya tersebar di seluruh SKPD,” kata Sahir. Sahir menjanjikan, honor rekrutan baru di seluruh SKPD akan dirumahkan.
Asisten Pemerintahan Pemko Batam, Firman menyebutkan, pemerintah akan membentuk tim. Melakukan investigasi dugaan adanya penggelembungan, serta penambahan tenaga honor baru. (hgt)