Jaksa Fokus Rampungkan Kasus Dana Hibah Koni

576
Pesona Indonesia
Kasi Pidsus Kejari Daik Lingga,  Eckhart Palapia. foto:wijaya satria/batampos
Kasi Pidsus Kejari Daik Lingga, Eckhart Palapia. foto:wijaya satria/batampos

batampos.co.id – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Daik Lingga, Eckhart Palapia mengatakan Kejaksaan hingga saat ini telah memeriksa sembilan puluh persen saksi yang terkait dan berkenaan dengan kasus dana hibah Koni Kabupaten Lingga tahun anggaran 2013 dengan anggaran berkisar Rp 1,7 miliar. Kasus tersebut telah masuk pada tahap penyidikan.

“Memang makan waktu agak lama, namun kami terus fokus dalam penyelesaian kasus ini,” ujar Eckhart ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (28/4) pagi.

Dana hibah Koni tahun 2013 sebesar Rp 1,7 miliar tersebut terbagi dalam sejumlah kegiatan yang tidak hanya diselenggarakan Koni namun ada sejumlah kegiatan yang dijalankan oleh pihak ketiga. Kejaksaan juga menemukan sejumlah kejanggalan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang direvisi menjadi Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang Penggunaan Dana Hibah Bansos yang bersumber dari APBD.

Selain itu, Kejaksaan juga menemukan sejumlah kegiatan yang menggunakan dana hibah Koni tersebut tidak sesuai ketentuan. Juga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh sipengguna karena tidak memiliki SPJ yang baik dan lengkap.

Hingga saat ini, Eckhart mengaku telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi yang terkait dan mengetahui dana hibah 2013 tersebut.”Banyak sekali saksi yang telah kami panggil dan periksa untuk mendapatkan keterangan mereka,” kata Eckhart.

Ketika ditanya terkait pemanggilan mantan Plt Sekda Kabupaten Lingga M Aini, Eckhart mengatakan, Kejaksaan dapat saja memanggil kembali M Aini jika sewaktu-watu dirasakan perlu untuk menambahkan keterangan yang diperlukan dalam kasus tersebut.”Bisa saja nanti dipanggil kembali,” kata Eckhart.

Namun hingga saat ini, Kejaksaan belum dapat menetapkan tersangka terkait dana hibah tersebut dengan alasan masih mengumpulkan alat bukti lain sekaligus mencari kerugian negara. Kasi Pidsus berkacamata ini menambahkan, dalam waktu dekat ini mereka akan mengunjungi BPKP untuk mencari angka pasti kerugian negara yang timbul karena hal tersebut. (wsa/bpos)

Respon Anda?

komentar