Korupsi Rumjab DPRD Natuna Ditingkatkan ke Penyidikan, Bakal Banyak Tersangka

1480
Kajati Kepri, Andar Perdana Widiastono (baju putih). foto:rpg
Kajati Kepri, Andar Perdana Widiastono (baju putih). foto:rpg

batampos.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri melalui tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) meningkatkan status kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan Ketua DPRD dan anggota DPRD Natuna dari APBD tahun 2011 senilai Rp 2 miliar dari penyelidikan ke penyidikan.

Kepala Kejati Kepri, Andar Perdana Widiastono mengatakan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan yang dilakukan tim penyidik karena pihaknya telah menemukan tindakan melawan hukum dalam penggunaan anggaran APBD Kabupaten Natuna tersebut.

”Selama satu tahun itu, Pemerintah Kabupaten Natuna terus mengeluarkan anggaran untuk tunjangan rumah dinas Ketua DPRD Natuna dan anggotanya. Namun rumah dinas tersebut tidak pernah ditempati,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, Andar Perdana Widiastono didampingi Kasidik (Pidsus) Kejati Kepri, Zainur, Kamis (28/4).

Dikatakan Andar, penanganan kasusnya yang sudah ditingkatkan ketahap penyidikan, tim penyidik belum menetapkan tersangka. Namun setelah tim penyidik mendapatkan hasil riil kerugian negara berdasarkan audit BPKP, tim penyidik langsung menetapkan pihak-pihak terkait sebagai tersangka.

”Dalam penggunaan anggaran APBD Kabupaten Natuna untuk tunjangan sewa rumah Dinas Ketua DPRD dan anggotanya, tidak menutup kemungkinan tersangkanya berasal dari anggota DPRD yang masih aktif dan yang sudah tidak terpilih. Siapa pun pejabatnya nanti yang terlibat nanti, saya tidak akan segan-segan untuk menetapkan sebagai tersangka,” kata Andar.

Diterangkan Andar, dalam proses penyelidikan dan penyidikan, beberapa pihak terkait dan oknum dewan yang menerima tunjangan sewa rumah dinas sudah dimintai keterangan. Dalam penggunaan anggarannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Natuna sebagai TPAD dan Pejabat Pengguna Anggaran (PA) Sekwan.

”Sebenarnya anggaran tunjangan sewa rumah ketua dewan dan anggotanya, berjalan selama 5 tahun. Tapi dalam proses hukum, tim penyidik memproses penggunaan anggaran pada tahun 2011. Selama 1 bulan untuk 1 tahun, setiap oknum dewan memperoleh tunjangan sewa rumah dinas itu lebih dari Rp 10 juta. Ketua, wakil ketua dan anggotanya, setiap bulannya menerima tidak sama nilainya,” sebut Andar.

Pihak terkait yang akan ditetapkan sebagai tersangka, jelas Andar, bisa lebih dari dua orang dan bisa mencapai puluhan orang. Bahkan penetapan tersangka tinggal selangkah lagi, tim penyidik hanya tinggal menunggu hasil ril audit BPKP.

Andar menegaskan, pihaknya tidak akan membidik pejabat bawahan yang hanya dilibatkan sebagai panitia. Dalam penggunaan anggaran sewa rumah itu, jelas sekali pihak-pihak yang harus diminta pertanggungjawabannya.

”Pejabat bawahan yang dilibatkan sebagai panitia terbukti menikmati kerugian negara, sebaiknya dinasehati saja agar kembali mengembalikan kerugian negara,” jelas Andar.

Dalam proses penyidikan, tim penyidik telah fokus mencari alat-alat bukti penggunaan anggaran sewa rumah ketua, wakil dan anggota DPRD Natuna tersebut. Pasalnya selama lima tahun pemerintah Kabupaten Natuna terus mengeluarkan anggaran sewa. Namun selama lima tahun itu, rumah dinas yang telah disediakan itu tidak pernah ditempati.

Ironisnya, selama lima tahun rumah-rumah itu tidak pernah dialiri listrik dan air. Sementara dana sewa setiap tahunnya tetap dikucurkan hingga nilainya mencapai Rp 20 miliar lebih.

”Semua pihak-pihak terkait telah diminta keterangan. Ada sebagian pihak terkait mengatakan hanya mengikuti perintah, ketika ditanya penyidik kenapa tetap dianggarkan, sementara para oknum dewan itu tidak pernah menempati rumah itu. Intinya, tindakan melawan hukum dalam penggunaan dana APBD Natuna untuk sewa rumah oknum dewan itu sangat fatal. Dana sebesar itu terkesan mubazir,” pungkas Andar. (ias/bpos)

Respon Anda?

komentar