Menanti Hasil Pengampunan Pajak

659
Pesona Indonesia
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara. Foto: Istimewa
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara. Foto: Istimewa

batampos.co.id – Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara menuturkan, optimisme pemulihan perekonomian Indonesia tahun ini masih berpotensi beberapa risiko fiskal dalam postur APBN tahun ini.

Rendahnya penerimaan negara tahun lalu, cukup memberikan risiko bagi penerimaan tahun ini. Kemudian, harga minyak dunia juga belum membaik.

Akibatnya penerimaan migas dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun anjlok. Untuk menambal anjloknya penerimaan tersebut, pemerintah memutuskan melakukan efisiensi dalam pengeluara negara.

“Terutama belanja operasional. Kita sedapat mungkin tidak menyentuh belanja modal. Makanya kita siap revisi APBN. Revisi akan kita submit (ajukan) ke DPR bulan Mei-Juni,” papar Suahasil di Gedung BI, Kamis (28/4/2016).

Baca Juga: Gubernur BI Yakin Ekonomi Pulih Tahun Ini

Suahasil menguraikan, dalam revisi tersebut, dipastikan adanya potensi pelebaran defisit. Hal tersebut sudah otomatis, karena adanya penambahan pembiayaan. Dia menguraikan, penambahan pembiayaan tersebut setidaknya Rp 46 triliun.

“Rinciannya tambahan Rp 46 triliun itu, sebanyak Rp 19 triliun diambil dari sisa anggaran kemarin (tahun 2015). Sisanya yang sekitar Rp 26-27 triliun diambil dari pasar (utang). Kami sadar betul pelebaran defisit ya perginya ke pasar,” urainya.

Karena itu, lanjut dia, dalam APBN-P 2016 nanti, harus ada terobosan kebijakan terkait penerimaan pajak. Terobosan tersebut bisa memulai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Namun, selain kedua upaya tersebut, pemerintah juga berharap banyak pada kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Pemerintah pun menginginkan kebijakan pengampunan pajak tersebut bisa menjadi bagian dari APBN-P 2016 nanti.

“Dalam APBN-P (2016) nanti, harus ada terobosan dalam pajak. Apa itu? ya pengampunan pajak,” lanjutnya.

Suahasil mengakui, kebijakan pengampunan pajak tersebut mengundang kontroversi. Namun, dia menekankan, ada dua dampak besar bagi perekonomian Indonesia jika tax amnesty diberlakukan.

Pertama, dengan adanya kebijakan tersebut, akan ada declare (deklarasi) dari aset yang belum dilaporkan dan repatriasi aset yang tadinya diluar negeri ke dalam negeri.

Sebagai informasi, tarif tebusan dalam tax amnesty bervariasi.Tarif tebusan yang berlaku untuk pelaporan harta adalah 2 persen untuk tiga bulan pertama, kemudian 4 persen untuk tiga bulan kedua dan 6 persen untuk enam bulan selanjutnya. Sementara untuk tarif tebusan yang berlaku atas repatriasi adalah 1 persen untuk tiga bulan pertama, 2 persen untuk tiga bulan kedua dan 3 persen untuk enam bulan selanjutnya.

“Kemudian dampak yang kedua, adalah penerimaan. Impact pada penerimaan besarnya berapa ya belum ada datanya, karena itu kan unreported asset (aset yang tidak dilaporkan). Tapi kita punya timing yang bagus karena di 2017-2018, akan masuk eranya pertukaran informasi (automatif exchange of information), termasuk informasi transaksi. Kita pakai itu,”paparnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengakui sekarang ini pemerintah terlihat serius menggerakkan ekonomi nasional dan memperkuat industri.

“Kita merasa pemerintah serius membantu para pengusaha untuk berbisnis di Indonesia. Hal itu terbukti dari banyaknya paket kebijakan ekonomi,” ujarnya saat ditemui usai peluncuran buku LPI, Kamis (28/4/2016).

Selain itu, keseriusan pemerintah juga terlihat dari gencarnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Oleh karena itu ia menilai sebagian paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah mulai berjalan. Namun sebagian lagi masih tidak efektif.

Beberapa program listrik yang dijanjikan pemerintah tidak dirasakan oleh pelaku usaha. Salah satunya mengenai penurunan tarif listrik industri yang ternyata tidak terlaksana.

“Katanya akan kasih diskon ternyata tidak terjadi. Di lapangan kenyataannya berbeda,” ketusnya.

Menurutnya Perusahaan Listrik Negara (PLN) sekarang ini mengalami masalah pembinaan. Dia mengusulkan agar Menteri BUMN men setting PLN supaya tidak hanya mengejar keuntungan.

“Perlu di-review betul-betul direksinya, khususnya direktur utamanya kalau nggak bisa yah diganti saja agar lebih pro industri,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani menambahkan bahwa pihaknya melihat angin segar pada perbaikan ekonomi Indonesia mulai terasa.

“Di 2016 kita optimis. Kalau waktu di 2015 kita benar-benar mempunyai banyak kekhawatiran. Kekhawatiran mata uang, ramai-ramai di pemerintahan, sehingga kita merasa tidak adanya harmonisasi antara dunia usaha dengan pengambil kebijakan,” ujar Rosan.

Dia menilai meski perekonomian dunia mungkin masih bisa dibilang lemah, namun sinergi antara Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat makin solid. Dengan kondisi baik itu, diharapkan berbagai kebijakan yang tepat dalam mendukung perbaikan ekonomi juga terlahir.

“Kami melihat sekarang bahwa pengambil kebijakan dan dunia usaha arahnya sudah mulai beriringan. Kalau tadi saya liat ini yang menari gayo, yang nari dunia usaha yang gendang pemerintah. Jadi kalau gendangnya kencang kita narinya ikut kencang. Kalau gendang pelan kita ikut pelan. Yang kacau kalau yang gendang ikut nari,” paparnya.

Rosan menyebut, setidaknya ada 12 paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang fokus pada deregulasi. Hal itu diyakini bisa menimbulkan persepsi yang baik dari investor baik di dalam maupun di luar negeri.

“Saya baru mendampingi Presiden Jokowi ke Eropa. Para pengusaha di sana dengan KADIN. Itu suatu hal yang positif. Melihat kebijakan pemerintah kita, BI  konsisten. Karena konsistensi itu lebih utama, penting dari pada kebijakan yang swing-nya lebih besar. Itu buat ketidakpastian. Para investor jadi nggak jelas. Konsisten dan stabilitas jadi penting bagi pertumbuhan dan dunia usaha,” terang Rosan.

Dia juga menyambut baik langkah pemerintah yang terus memperbaiki kemudahan berusaha di dalam negeri atau ease of doing business.

“Presiden bilang ingin jadi 40 (besar). Iya ini tantangan. Tapi political will-nya ada. Perbaikan dalam ease of doing business mestinya perusahaan Indonesia juga jadi lebih baik,” jelasnya.

Head of Analyst PT MNC Securities, Edwin Sebayang, melihat tanda-tanda pertumbuhan perekonomian mencapai 5,15 persen pada awal tahun semakin terlihat. Namun belum berimbas pada sektor yang selama ini menjadi indikator sekaligus bagian dari kekuatan ekonomi Indonesia yaitu produk consumer seperti kendaraan termasuk properti.

”Ekonomi ada perbaikan dan kalau kita perkirakan sejak awal tahun dari kami tumbuh 5,15 persen di kuartal pertama. Jadi harapan kami bisa tumbuh segitu. Kalau itu terjadi, on track,” ucapnya ditemui di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (28/04/2016).

Meski begitu, dari indikator yang ada, kecepatan perbaikan ekonomi belum sesuai harapan. Sebab penjualan otomotif terutama mobil yang selama ini menjadi proksi (perwakilan) pertumbuhan ekonomi, lalu penjualan properti, semen, dan barang konsumsi harian masih lambat. ”Kita lihat kinerja PT Unilever Tbk (produsen barang kebutuhan harian) masih flat,” ujarnya.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil secara nasional menurun sebesar 5 persen menjadi 267 ribu unit pada kuartal pertama 2016. Sedangkan Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) melaporkan pasar kendaraan roda dua secara nasional turun 6 persen menjadi 1,5 juta unit.

”Jadi dari situ memang belum bisa terdorong besar untuk tingkatkan konsumsi. Padahal konsumsi kita harapkan bisa mendorong pertumbuhan PDB (produk domestik bruto),” kata Edwin.

Barang konsumsi yang mencatatkan kenaikan justru datang dari produk yang diistilahkan tidak riil seperti pulsa baik untuk telepon maupun data. Tercermin dari cemerlangnya kinerja industri telekomunikasi yang terepresentasi oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM).

”Ya itu juga baik. Tapi seberapa lama dan kuat pertumbuhan di sektor tersebut? Bagaimanapun yang kita harapkan pertumbuhan dari sektor riil yang tahan lama; mobil, motor, properti, itu yang bisa confirmed (mengonfirmasi) bahwa akan ada pertumbuhan ekonomi lebih kuat,” ulasnya.

Maka yang dibutuhkan saat ini adalah komtmen pencairan anggaran pemerintah untuk infrastruktur dalam jumlah lebih besar dan sesegera mungkin. Pembangunan infrastruktur diyakini akan memiliki efek berantai terutama terhadap sektor konsumer yang lebih riil itu.

Belanja pemerintah itu pula yang diyakini akan tetap menjaga keberlanjutan pertumbuhan perekonomian Indonesia pada kuartal kuartal berikutnya sampai akhir 2016. ”Jadi kita butuh komitmen anggaran pemerintah, Komitmen instansi-instansi di luar itu yang mendukung birokrasi dan perekonomian, lalu komitmen tax amnesty,” terangnya.

Edwin menilai, terbitnya peraturan tax amnesty sudah sangat ditunggu dan efeknya bisa langsung terasa terhadap tambahan pembangunan terutama infrastruktur.

”Tax amnesty efeknya akan langsung. Dalam arti, dia bisa masuk ke sektor uang dan non keuangan. Kalau ke sektor riil langsung kan butuh waktu masuknya. Biasanya masuk ke sektor keuangan dulu apakah obligasi, saham, MTN (Medium Term Notes), reksa dana. Nanti kalau mau langsung ke sektor riil kan butuh waktu, bikin perusahaan dulu, dan sebagainya,” pikirnya.

Diharapkan tax amnesty benar-benar bisa mendapatkan payung hukum berupa undang undang (UU) walaupun pemerintah sedang ancang-ancang menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) jika proses di DPR buntu.

”Memang bagus juga untuk terbitkan PP karena harus ada cut of time dari pemerintah yang bisa dikatakan urgent untuk diterapkan jika di DPR tidak pasti. Tapi akan lebih kuat melalui UU, lebih besar dampak psikologisnya. Mereka (pemilik dana) takut berubah lagi aturannya kalau bukan UU,” paparnya. (dee/owi/ken/wir/gen/jpgrup)

Respon Anda?

komentar