Paket Ekonomi XII: Urus Izin UMKM Cukup 10 Hari

539
Pesona Indonesia
Pengusaha UMKM. Foto: pojoksatu/jpgrup
Pengusaha UMKM. Foto: pojoksatu/jpgrup

batampos.co.id – Presiden Joko Widodo mengumumkan paket kebijakan deregulasi XII di Istana Negara Jakarta, Kamis (28/4/2016). Paket ini fokus untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menko Perekonomian Darmin Nasution, mengatakan latar belakang penerbitan paket kebijakan XII ini sebagai nawa cita yang mengamanatkan agar Indonesia dapat menjadi bangsa mandiri dan berdaya saing. Salah satunya dengan mempermudah proses memulai usaha bagi UMKM.

“Ini paket yang besar dan penting dengan cakupan yang luas,” kata Darmin, kemarin.

Dalam kebijakan ini pemerintah akan mengupayakan penyederhanaan prosedur dan penurunan biaya serta percepatan waktu penyelesaian atas beberapa aspek. Di antaranya memulai bisnis, ijin mendirikan bangunan, pendaftaran properti, mendapatkan sumbangan listrik, mendapatkan akses kredit dan sebagainya.

Paket kebijakan deregulasi XII ini dilakukan sejumlah perbaikan pada seluruh indikator yang ada. Misalnya sebelumnya pelaku usaha harus melalui 13 prosedur yang memakan waktu 47 hari dengan biaya berkisar antara Rp 6,8 juta hingga Rp 7,8 juta.

Izin yang harus diurus meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akta Pendirian, Izin Tempat Usaha, dan Izin Gangguan.
aa
Dalam derugalasi ini, pelaku usaha hanya akan melalui tujuh prosedur selama 10 hari dengan biaya Rp 2,7 juta. Izin yang diperlukan bagi UMKM adalah SIUP dan TDP yang terbit bersamaan, dan Akta Pendirian.

Kemudahan lain yang diberikan kepada UMKM adalah persyaratan modal dasar pendirian perusahaan. Berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, modal minimal untuk mendirikan PT adalah Rp 50 Juta.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, modal dasar Perseroan Terbatas tetap minimal Rp 50 Juta, tapi untuk UMKM modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT yang dituangkan dalam Akta Pendirian PT.

Begitu pula dengan perizinan yang terkait Pendirian Bangunan, yang sebelumnya harus melewati 17 prosedur yang makan waktu 210 hari dengan biaya Rp 86 juta untuk mengurus empat izin (IMB, UKL/UPL, SLF, TDG), kini hanya ada 14 prosedur dalam waktu 52 hari dengan biaya Rp70 juta untuk tiga perizinan, yakni IMB, SLF, dan TDG. (jpgrup)

Respon Anda?

komentar