PLN Titipkan Uang Ganti Rugi ke Kejati agar Interkoneksi Batam-Bintan Segera Rampung

716
Pesona Indonesia
Ilustrasi interkoneksi listrik.
Ilustrasi interkoneksi listrik.

batampos.co.id – Pembangunan tapak tower interkoneksi listrik Batam-Bintan oleh pihak PLN masih terkendala dengan adanya permasalahan lahan. Agar pembangunan tapak tower ini bisa segera rampung, PT PLN (persero) Unit Induk Pembangunan II memberikan kuasa khusus kepada Kejaksaan Tinggi Kepri dengan melakukan penandatanganan MoU Surat Kuasa Khusus (SKK).

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, Andar Perdana mengatakan, penandatanganan MoU-SKK, antara PT PLN dengan jaksa pengacara negara di Asdatun Kejati Kepri merupakan tindak lanjut MoU-SKK yang sebelumnya dilaksanakan pada 2015 lalu untuk melakukan pendampingan hukum.

”Tujuan dari penandatanganan SKK yang dimohonkan PT PLN UIP Medan ini dalam mengajukan permohonan konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi, pembebasan lahan untuk pembangunan tapak tower proyek interkoneksi listrik Batam-Bintan, agar pembangunan yang saat ini dilakukan bisa dilanjutkan,” ujar Andar.

Menurut Andar, pendampingan ini sesuai dengan amanat UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, khususnya pasal 30 ayat 2 bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang menunjuk jaksa sebagai pengacara negera mewakili PT PLN bertindak di dalam dan diluar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah.

”Kerja sama dan kepercayaan yang diberikan PT PLN dalam penyelesaiaan masalah lahan dengan penitipan dana konsinyasi ke pengadilan ini, merupakan upaya percepatan pelaksanan pembangunan listrik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Kepri,” sebut Andar.

Andar menambahkan, hingga kini sesuai dengan data dan inventarisasi permasalahan ganti rugi yang dilimpahkan PT PLN ke kejaksaan, sejak 2012 terdapat sekitar 112 titik lahan yang terkena tapak tower listrik interkoneksi hingga pembangunanya belum dapat dilaksanakan karena masih bermasalah.

”Dari total tesebut, 21 orang pemilik lahan yang terkena dampak lokasi lahan pembangunan transimisi dan tower, sebanyak 21 lahan diketahui kepemilikan lahannya ganda atau tumpang tindih. 15 lahan pemiliknya tidak diketahui, 17 lahan warga menyatakan menolak pembangunan, 4 lahan warga diminta untuk disewa dan 11 pemilik lahan administrasi suratnya belum lengkap dan 44 lahan lainya masih dalam tahap penilaian harga,” jelas Andar.

Andar melanjutkan, dengan penandatanganan Surat Kuasa Khusus ini, pihaknya dalam dua pekan ke depan akan menunjuk jaksa pengacara negara di Kejati Kepri untuk segera mengajukan permohonan penitipan uang ganti rugi (Konsinyasi) atas penggunaan sejumlah lahan di Bintan dalam pembangunan transimisi tower listrik interkoneksi Batam-Bintan.

”Dengan penitipan dana konsinyasi diharapkan pembangunan tapak tower interkoneksi listik ini dapat segera diselesaikan,” pungkas Andar.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar