Ribuan Hektar Lahan di Lingga Tersandera Izin Tambang

561
Pesona Indonesia
Bupati Lingga Alias Wello saat pemetaan sawah. foto:wijaya satria/batampos
Bupati Lingga Alias Wello saat pembukaan lahan sawah. foto:wijaya satria/batampos

batampos.co.id – Investasi pertambangan, benar-benar telah merusak kealamian alam Lingga. Meskipun kaya akan sumber mineral, timah, bauksit, batu besi, pasir kuarsa dan granit, tetapi Bupati Lingga Alias Wello lebih memilih membuka investasi berbasis lingkungan di Kabupaten Lingga yakni blue and green investation. Selain menguntungkan menjaga keasrian alam dan lingkungan, investasi tersebut jelas menyentuh langsung masyarakat pinggiran dan sejalan dengan program Nawacita, Presiden RI Joko Widodo.

Kunjungan Awe ke Desa Bukit Harapan, beberapa waktu lalu, kembali menegaskan jika diera pemerintahannya, Pemkab Lingga tidak akan mendukung dan memanfaatkan lahan tidur di Lingga sebagai wilayah tambang. Namun sebaliknya, Awe semakin serius menggalakkan gerakan menanam kepada masyarakat. Membangun Lingga yang lebih hijau, memajukan pertanian dan menyentuh langsung kesejahteraan warga Kabupaten Lingga.

Beberapa waklu lalu setelah menjabat sebagai Bupati, dikatakan Awe sejumlah pengusaha mulai datang kepadanya. Termasuk pengusaha asal China, yang ingin membuka investasi dibidang pertambangan dan membangun smelter (pabrik pelebur logam) di Lingga. Awe yang berlatar belakang seorang pengusaha tambang, tak lantas tertarik. Ia paham betul, kondisi pertambangan hari ini di Indonesia dan global. Kendala sulitnya pemasaran dan dampak lingkungan yang hanya akan membuat buruk namanya di kampung halaman.

“Kemarin, pengusaha tambang datang kepada saya. Ingin berinvestasi, membuka lahan tambang dan smelter. Saya katakan, yakinkan saya jika investasi itu bisa menambah pundi-pundi perekonomian masyarakat dan daerah. Sebab saya tahu betul, baik di Indonesia maupun pasar global sulit memasarkannya,” ungkap Awe, yang juga ketua asosiasi pertambangan Indonesia itu.

Bukan bermaksud tidak mendukung rekan-rekan investornya, Awe yang sudah makan asam-garam di dunia pertambangan dan tidak ingin melanjutkan kesalahan pemerintah selama 12 tahun. Akibat dikeluarkannya izin tambang di Lingga, ribuan hektar lahan-lahan baik di Singkep, Pulau Lingga dan Senayang tersandera.

“Sekarang, ribuan hektare lahan di Lingga tersandera karena dikeluarkannya izin pertambangan. Seperti di Singkep. Mau dibangun pertanian, lahan dikuasi pengusaha yang mengantongi izin tambang. Sementara pertambangan, belum diberikan izin eksploitasi. Alhasil, tidak dapat dikerjakan. Lahan-lahan kita tersandera,” kata Awe lagi.

Hal ini membuat dilema Pemkab Lingga, di era pemerintahannya. Sejauh ini, hingga tahun 2016 sebanyak 57 izin perusahaan tambang telah dikeluarkan pemerintah sebelumnya. Undang-undang pertambangan nomor 23, juga menarik seluruh kewenangan daerah ke provinsi, sebagai pengambil kebijakan izin dan reklamasi.

“Kalau mau berinvestasi di bidang pertanian, ayok. Itu jauh lebih baik, lahan akan kami sediakan bekerjasama dengan masyarakat dengan sistem plasma,” sambung Awe.

Banyaknya lahan-lahan masyarakat yang kini telah dijual kepada pengusaha tambang, Awe juga himbau masyarakat agar tidak dengan mudah melepas hak milih tanah. Sekalipun diiming-imingi harga yang tinggi.

“Masyarakat, jangan lagi jual tanahnya. Pertahankan haknya,” tutup Awe. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar