Triwulan Pertama Retribusi IMTA di Karimun Sudah Capai Rp 1,5 M

470
Pesona Indonesia
 Ruffindy Alamsjah. foto:tri haryono/batampos
Ruffindy Alamsjah. foto:tri haryono/batampos

batampos.co.id – Pendapatan daerah dari retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) hingga triwulan pertama (Januari-Maret), sudah mencapai Rp1,5 miliar. Sedangkan untuk sampai akhir tahun, pendapatan IMTA ditargetkan menembus Rp 5 miliar. Sementara pendapatan dari IMTA tahun 2015 lalu, sekitar Rp 2,6 miliar.

”Kita optimis target pendapatan daerah dari IMTA sebesar Rp 5 miliar bisa tercapai hingga akhir tahun nanti. Mengingat jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) mencapai 1.250 orang bekerja di sejumlah perusahaan di kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) yang meliputi sebagian wilayah Pulau Karimun Besar,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja Karimun Ruffindy Alamsjah, Selasa (26/4) lalu.

Pemasukan retribusi IMTA ada dua kemungkinan. Pertama saat pengurusan perdana untuk jangka satu tahun. Kedua ketika melakukan perpanjangan bagi TKA di masing-masing perusahaan. Di mana, kewajiban TKA harus membayar retribusi tersebut adalah TKA yang bekerja pada satu lokasi atau satu perusahaan. Hal ini diberlakukan, bagi tenaga kerja asing sejak 2015 dengan dasar Peraturan Daerah No 7 tahun 2014 tentang IMTA. Setiap TKA diwajibkan membayar 100 dolar Amerika untuk setiap kali perpanjangan izin bekerja di Kabupaten Karimun.

”Kalau menurut data tahun lalu, kontribusi TKA paling banyak berasal dari PT Saipem Indonesia Karimun Branch (SIKB) sekitar 613 orang. Kemudian sisanya ada sekitar 650 orang bekerja pada perusahaan-perusahaan di sekitar perusahaan itu,” tuturnya.

Pendapatan retribusi yang mencapai miliaran rupiah, lanjut Ruffindy lagi, tidak ada di pihaknya. Namun, langsung dimasukkan ke rekening khusus di bank yang telah ditunjuk yaitu Bank Riaukepri. Dan akan dimasukkan dalam sistem di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Karimun, baru Disnaker akan menerbitkan izin bekerja kepada tenaga kerja asing tersebut.

”Dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk pelatihan bagi tenaga kerja, untuk peningkatan skill keahliannya. Sementara itu TKA yang bekerja di laut kita belum pasti jumlahnya, sebagian dari mereka hanya mengantongi izin tinggal sementara dari Imigrasi sehingga tidak wajib membayar retribusi IMTA,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Karimun Bakti Lubis berharap, Disnaker supaya lebih keras lagi untuk menghimpun retribusi IMTA sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. ” Kita berikan apresiasi kinerja Disnaker dalam menerapkan Perda IMTA. Dan harus ditingkatkan setiap tahunnya, mengingat potensi IMTA di Kabupaten Karimun belum tergarak semuanya,” ucapnya.(tri/bpos)

Respon Anda?

komentar