25 Warga Terima Ganti Rugi Lahan untuk Bangun Tower Interkoneksi

1576
Pesona Indonesia
Warga Cikolek, Sudarno sedang menandatangani berkas persetujuan ganti rugi lahan untuk pembangunan tower interkoneksi Babin di Aula Kantor Camat Toapaya, Jumat (29/4).  foto:harry/batampos
Warga Cikolek, Sudarno sedang menandatangani berkas persetujuan ganti rugi lahan untuk pembangunan tower interkoneksi Babin di Aula Kantor Camat Toapaya, Jumat (29/4). foto:harry/batampos

batampos.co.id – Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan ganti rugi lahan kepada 60 warga di empat kecamatan di Kabupaten Bintan yang terimbas pembangunan tapak tower jaringan interkoneksi Batam-Bintan (Babin). Pembayaran dilakukan di Aula Kantor Camat Toapaya, Jumat (29/4). Nilai ganti rugi lahan per meter Rp 60 ribu. Namun dari 60 warga yang terdata, hanya 25 yang menyetujui, sedangkan 35 warga lainnya menolak akibat nominal yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan mereka.

”Mereka berasal dari Kecamatan Toapaya, Gunung Kijang, Teluk Bintan dan Teluk Sebong. Namun saat penandatanganan berkas ganti rugi lahan yang hadir sesuai daftar hanya 25 orang saja,” ujar Manager Biro Hukum Pertanahan Wilayah Sumatera IV, Unit Induk Pembangunan (UIP) II, Kenal Subakti.

Dalam menentukan nominal ganti rugi lahan bukan dari PLN. Melainkan kewenangan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Untuk mendapatkan besaran nominal tersebut, KJPP melakukan evaluasi selama empat bulan dari Januari-April 2016. Hasil evaluasi didapati harga lahan secara rata-rata di empat kecamatan dipatok Rp 60 ribu per meternya. Kemudian luas lahan yang digunakan untuk pembangunan tapak tower hanya berukuran 12×12 meter persegi hingga 15×15 meter persegi.

Jika ada warga yang keberatan dengan besaran tersebut maka akan diusahakan untuk penambahan. Namun lahan itu harus sesuai letak geografisnya serta peruntukannya yaitu posisinya di perkotaan, adanya tanaman yang berharga dan dekat dengan pemukiman.

”Harga yang diberikan oleh pihak KJPP untuk ganti rugi paling kecil permeternya Rp 60 ribu. Jika posisi lahan itu strategis dan ditumbuhi tanaman berharga, pastinya ganti ruginya akan kita tambah. Khusus tanaman paling tinggi Rp 40 ribu per pohon,” akunya.

Besar harapannya, seluruh warga yang terdata bisa mendukung serta menyetujuinya. Karena ganti rugi untuk merealisasikan rencana pembangunan tapak tower yang telah diprogramkan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dalam penyeluran listrik sebesar 35.000 Mega Watt (MW).

Jika program ini berjalan lancar, dipastikan Bintan-Tanjungpinang tidak akan mengalami krisis kelistrikan lagi. Sebab kelebihan daya listrik dari PLN Batam sebesar 123 MW bisa tersalurkan kedua wilayah ini. ”Kita sudah berkoordinasi dengan Bupati Bintan dan Wali Kota Tanjungpinang untuk membantu kepengurusan administrasi ganti rugi lahan warga. Jadi kami mohon warga mendukung dan menyetujuinya karena hasilnya juga dinikmati bersama,” sebutnya.

Sementara, warga asal Cikolek, Kecamatan Toapaya, Sudarno, mengaku mendukung lahannya digunakan PLN. ”Saya ini tukang kebun Pak. Lahan yang saya gunakan untuk berkebun sudah banyak membantu hidup keluarga saya. Namun karena lahan itu dibutuhkan maka saya relakan, semua ini dilakukan demi kebaikan bersama,” katanya.

Sebenarnya sangat berat baginya untuk merelakan lahannya. Bahkan, dirinya tak dapat lagi berkebun untuk menanami berbagai jenis sayur. Namun baginya keberadaan listrik itu lebih penting dari lahan yang selama ini dimilikinya karena listrik merupakan kebutuhan bersama.

Dirinya mengimbau warga lainnya bisa mendukung pembangunan tapak tower tersebut. Jika pembangunan ini berhasil dilaksanakan maka kedepannya wilayah Bintan maupun Tanjungpinang maupun Bintan tidak terjadi lagi pemadaman listrik bergilir. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar