Banyak Hutan di Anambas yang Diubah Jadi Hutan Konversi

2175
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Pemkab Anambas Catharina Erni, menjelaskan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.76/MenLHK-II/2015 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan lindung di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah seluas 3.748 hektare yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Siantan Tengah 168 hektare, Jemaja Timur 3.350 hektare dan Kecamatan Palmatak 230 hektare.

”Jadi, jumlah hutan lindung seluruh Anambas seluas 3.748 hektare,” ungkap Catharina, Jumat (29/4).

Sementara hutan produksi terbatas, kata Catharina, seluas 1.426 hektare, hutan produksi 11.868 hektare, ditambah hutan produksi yang dikonversi sekitar 16.176 hektare. Dengan adanya keputusan menteri tersebut, maka banyak hutan di Anambas yang diubah menjadi hutan konversi.

”Sejumlah hutan di Kabupaten Kepulauan Anambas, semuanya sudah diputihkan hak kelolanya,” jelasnya.

Catharina berharap, masyarakat yang berniat mengelola hutan yang sudah diputihkan, harus berkoordinasi terlebih dahulu sebelum dilakukan penebangan hutan. Salah satu contoh beberapa pekan lalu ada masyarakat yang mengelola hutan untuk dijadikan akses jalan, namun dihentikan oleh aparat kehutanan yang bertugas di wilayah tersebut.

”Kalau masyarakat berniat mengelola hutan, harus melalui prosedur yang ada. Minimal melaporkan dulu kepada
pihak RT dan kepala desa setempat dan merembug dulu dengan pihak desa,” ujarnya.

Terkait persoalan yang dialami oleh oknum masyarakat Palmatak yang dilaporkan oleh anggota Polisi Hutan (Polhut), diakuinya telah memanggil anggota Polhut, namun yang bersangkutan masih di luar daerah. Ia juga menyayangkan hal ini, seharusnya sebelum membuat laporan ke pihak Polisi harus koordinasi terlebih dahulu dengan perwakilan yang ditugaskan di wilayah setempat yaitu Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT).

Sebelumnya, salah seorang warga Palmatak diduga telah melakukan pengerukan tanah berawa dengan menggunakan alat berat dan tanpa ada izin dari pihak manapun baik mulai dari perangkat desa maupun pihak perwakilan UPT Pertanian dan Kehutanan setempat. Kini kasus tersebut sudah bergulir kepihak kepolisian dan hingga kini belum ada informasi tentang pencabutan laporan. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar