Ketua DPRD Tidak Mengakui Pansel Sekda, Minta Segera Dibatalkan

464
Pesona Indonesia
Jumaga Nadeak.
Jumaga Nadeak.

batampos.co.id – Ketua DPRD Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak menilai, panitia seleksi (pansel) pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif yang ada sekarang tidak memenuhi syarat formal dan materil. Pansel itu harus segera dibatalkan.

“Saya tidak mengakuinya karena secara mekanisme tidak memenuhi,” ujar Jumaga Nadeak di Gedung Graha Kepri, Jumat (29/4).

Pemerintah, dalam hal ini, Gubernur Kepri harus membentuk pansel baru. Pansel itu terdiri dari lima pegawai eselon satu dengan komposisi tiga pegawai dari pemerintah pusat dan dua orang lainnya dari pemerintah provinsi.

Tiga pegawai eselon satu dari pemerintah pusat itu merupakan hasil rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), serta Menteri Pendidikan dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sementara di tingkat pemerintah provinsi, gubernur harus menunjuk sendiri pegawai-pegawai eselon satunya untuk menjadi anggota pansel ini.

“Gubernur nanti menyurati Mendagri agar menunjuk pegawai eselon satunya untuk menjadi anggota pansel, Menpan-RB agar menunjuk pegawai eselon satunya untuk menjadi anggota pansel, dan Menriset-Dikti agar menunjuk satu rektor untuk menjadi anggota pansel,” katanya lagi.

Kandidat Sekda dapat berasal dari daerah manapun se-Indonesia. Jika ada kandidat dari luar Kepri, anggota pansel harus ditambah dua orang. Komposisinya menjadi empat pegawai pemerintah pusat dan tiga pegawai pemerintah provinsi. Baru kemudian pansel itu disahkan melalui Peraturan Gubernur.

“Masalahnya, Gubernur kita ini kan juga masih Plt (Pelaksana Tugas). Jadi, dia harus di-PJs-kan (ditetapkan sebagai Penjabat Sementara) dahulu sebelum membuat pansel,” tambah Jumaga.

Pansel ini harus segera dibuat. Sebab, menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan Sekda Definitif harus diganti minimal enam bulan setelah pelantikan gubernur baru. Ini berarti, jabatan Plt Sekda Kepri Reni Yusneli akan segera berakhir.

Namun demikian, Jumaga tidak sepakat dengan Bali Dalo – Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Kepri, yang menyebutkan jabatan Reni Yusneli akan berakhir 19 Mei nanti. Sebab, penunjukan Reni sebagai Plt Sekda Kepri sudah melalui mekanisme yang tepat. Reni harus diganti, paling lama, enam bulan setelah pemerintahan baru dilantik.

“Peraturannya sekarang seperti itu. Kalau misalnya, Pak Robert masih hidup pun, jabatan ia bisa diganti, minimal, enam bulan setelah pemerintahan baru dilantik,” ujarnya lagi.

Jumaga tidak menyarankan pemerintah mencari Plt baru. Melainkan harus segera mendapatkan Sekda Definitif yang baru. Sebab, Sekda itu akan menjadi Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di lingkungan Pemprov Kepri.

“Yang sekarang harus dilakukan adalah gubernur harus menunjuk pansel berdasarkan fit and proper test sesuai undang-undang yang berlaku,” tuturnya. (ceu/bpos)

Respon Anda?

komentar