Buruh Ingin Pungutan Liar pada Dunia Usaha Dihilangkan !

920
Pesona Indonesia

500-rupiahbatampos.co.id – Buruh menuntut pemerintah tegas memberangus praktik pungutan liar (pungli) bagi pengusaha.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai pemerintah telah lalai mengatasi pungli dan jaringan distribusi yang panjang. Sebab tingginya pungli bagi pengusaha secara langsung berdampak pada rendahnya standar gaji buruh. Menurut Timboel, standar  upah minimum buruh Indonesia saat ini masih di bawah Singapura, Malaysia, bahkan Filipina.

Menurut data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, kata Timboel, pungli (illegal cost) di Indonesia mencapai 25 persen dari total biaya produksi. Itu lebih besar dari biaya pekerja atau upah buruh yang hanya mencapai 16 persen.

“Sedangkan, di negara Singapura biaya pekerja bisa mencapai 20 persen ke atas dari total biaya produksi karena illegal cost mereka hanya 5 persen,” kata Timboel, Jumat (29/4).

Karena itu, pemerintah diharap bisa menghilangkan praktik pungli tersebut. Jika berhasil, Timboel yakin bahwa pangusaha bisa menaikkan gaji sesuai regulasi dengan sendirinya. Dengan begitu, permasalahan klise buruh Indonesia bisa terpecahkan.

“Harusnya, upah minimum hanya diberlakukan kepada pekerja dengan waktu satu tahun ke bawah.

Tapi, realitanya, pekerja yang sudah mencapai lima tahun dan sudah punya tanggungan pun masih mendapatkan upah minimum,” jelasnya.

Timboel katakan, belum tegasnya implementasi dari regulasi membuat kesejahteraan buruh Tanah Air tak sebanding dengan kekuatan ekonomi Indonesia. Padahal, Indonesia masuk peringkat 16 dalam G-20 dengan produksi bruto mencapai Rp 11.540,8 triliun tahun lalu. Namun, Indeks Gini (ketimpangan ekonomi) di Indonesia masih mencapai 0,4.

“Artinya pertumbuhan ekonomi Tanah Air hanya dinikmati oleh bagian kecil masyarakat. Sedangkan buruh terus menjadi kelompok marjinal,” ungkapnya.

Timboel mengakui, pemerintah tetap berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dari berbagai aspek. Salah satunya, rencana penyediaan perumahan yang layak dan lokasinya dekat dengan tempat kerja

Deputi bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan regulasi terkait perumahan untuk pekerja. ”Nanti, dalam pengembangan kawasan industri, 20 persen wilayahnya untuk perumahan pekerja,” ujarnya kemarin (29/4). (jpnn)

Respon Anda?

komentar