Subsidi Listrik di Natuna Rp 1 M Per-Desa

627
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Wakil Ketua Komisi II DPRD Natuna Marzuki, mengatakan, DPRD Natuna telah sepakat terkait persoalan listrik di desa yang tidak terjangkau PLN agar dikembalikan ke pemerintahan desa. Selama ini Pemkab Natuna mensubsidi listrik desa yang dikelola Perusahaan Daerah (Perusda) Natuna, akan diserahkan pengelolaannya ke pemerintahan desa.

”Kami (dewan, red) sudah sepakat. Tinggal menunggu regulasinya dari pemerintah daerah, terkait pengalihan aset yang dikelola Perusda agar diserahkan untuk dikelola oleh pemerintahan desa,” kata Marzuki di Kantor DPRD Natuna, Jumat (29/4).

Menurut Marzuki, persoalan listrik di desa terisolir dan jauh dari layanan listrik PLN adalah tanggung jawab Pemkab Natuna. Ironisnya, warga di pulau-pulau, sudah berbulan-bulan tidak bisa menikmati aliran listrik, termasuk Pulau Laut dan Pulau Subi hingga saat ini masih gelap gulita.

Dikatakan Marzuki, seharusnya program subsidi listrik yang sumber dananya dari APBD Natuna tidak terus menerus dikeluarkan, karena akan menggembosi APBD. Setiap tahun Pemkab Natuna menggelontorkan anggaran hingga puluhan miliar.

”Pengalihan listrik desa dari Perusda ke pemeritah desa adalah solusi jangka pendek. Supaya pengeluaran anggaran lebih kecil, dibanding dikelola Perusda. Itu sudah disepakati bersama pemerintah daerah,” ungkap Marzuki.

Proses pengalihan itu, kata Marzuki, masih tahap persiapan. Pemerintah sedang menggodok Peraturan Bupati (Perbup) yang akan menjadi petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).

”Berdasarkan aturan, desa bisa mengelola listrik sendiri melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sekarang sudah sebagian desa membentuk BUMDes,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Bupati Natuna terpilih Hamid Rizal, mengatakan, melihat kondisi listrik desa saat ini sudah sepantasnya diserahkan pengelolaannya ke pemerintahan desa.
Apalagi selama ini subsidi listrik yang diserahkan ke Perusda tidak maksimal, hanya untuk menggaji karyawan melalui subsidi.

”Di satu sisi subsidi listrik yang dikelola Perusda rawan penyelewengan anggaran, karena tanpa pengawasan. Jadi nantinya Perusda akan diberi usaha lain saja selain subsidi listrik,” sebut Hamid Rizal.

Di Kabupaten Natuna, saat ini terdapat 17 desa yang masih gelap karena tidak beroperasinya listrik yang dikelola Perusda. Selama ini Pemkab Natuna mensubsidi listrik sebesar Rp 1 miliar setiap tahun per desa.

”Anggaran yang dikeluarkan besar, tapi tidak optimal,” pungkasnya. (arn/bpos)

Respon Anda?

komentar