4 Pejabat Mengadu, DPRD Bakal Panggil Sekprov Sumbar

649
Pesona Indonesia
Sekprov Ali Asmar (kanan) bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Foto: Padeks/JPG
Sekprov Ali Asmar (kanan) bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Foto: Padeks/JPG

batampos.co.id — Pengaduan nasib yang dialami empat pejabat eselon II Pemprov Sumbar ditanggapi serius Komisi I DPRD Sumbar. Direncanakan, Rabu (4/5), komisi ini akan memanggil Sekprov Sumbar Ali Asmar untuk meminta kejelasan.

Untuk diketahui, Jumat (29/3) lalu Komisi I menerima pengadua dari empat pejabat eselon II Pemprov Sumbar. Yaitu Kepala Biro Organisasi Onzu Krisno, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Syamsulrizal, Kepala DInas Perdagangan dan Perindustrian Mudrika, dan Kepala Badan Kesbagpol Irvan Khairul Ananda.

Ketua Komisi I DPRD Sumbar Aristo Munandar menyebutkan Jumat lalu, saat paripurna, empat pejabat eselon II ini minta bertemu dengan komisi I. Dia sebagai ketua langsung menyambut di ruangan komisi. Dari permbicaraan itu, diketahui empat pejabat ini merasa kalau kewenangannya sebagai pejabat dihambat.

Seperti tak diberi kewenangan sebagai pejabat eselon. Contohya izin perjalanan dinas tak diberikan, termasuk juga dalam kewenangan menggunakan anggaran. Menyikapi itu, Komisi I bakal mengundang Sekda Prov Sumbar untuk meminta keterangan.

“Ya telah diagendakan Rabu. Kita minta dulu penjelasan Sekda. Jika tak ada jawaban, bisa kita ajukan ke pimpinan DPRD untuk mengundang Gubernur Sumbar,” katanya seperti dikutip dari Padang Ekspres (Jawa Pos Group).

Aristo menyebutkan persoalan ini akan dilihat secara objektif. Dia belum bisa menjelaskan sebelum mengetahui pesoalan ini dari dua belah pihak. Yang jelas, ada etika pemerintahan yang mesti dilakukan oleh Sekda dan Gubernur.

Aristo tentunya bakal membatasi kewenangan yang ada di DPRD. Tak akan melampauai kewenangan yang ada di DPRD ini. “Kita lihat apa penjelasan Sekda. Baru nanti kita bisa mengambil kesimpulan,” katanya.

Disisi lain, Pamong Senior Rusdi Lubis mengakui kalau Gubernur memiliki hak dalam mengatur posisi pejabat eselon. Pasalnya, pejabat ini yang bakal membantu kinerja gubernur. Namun, dia melihat ada tidak keterbukaan informasi sehingga timbul pertanyaan dan ketidak puasan.

Dia meyakini jika dijelaskan pada pejabat eselon ini mengapa hal itu dilakukan, tentu bisa dipahami oleh pejabat tadi. “Perlu dilakukan komunikasi agar tak ada dugaan seperti unsur politik dan lainnya,” katanya.

Terkait pengadua nasib, Rusdi melihat hal ini wajar. Karena DPRD merupakan wakil rakyat. Pejabat eselon itu juga rakyat dan memiliki hak pilih juga. Dia berpandangan DPRD tentunya tak bisa menghasilkan keputusan terkait persoalan ini. Paling semacam rekomendasi dan masukan bagi kepala daerah. (JPG)

Respon Anda?

komentar