Biaya Haji 2016 Ditetapkan Rp 34 Juta

1121
Pesona Indonesia
Jutaan umat islam dari berbagai negara tawaf di Masjidil Haram, Makkah. Foto; istimewa
Jutaan umat islam dari berbagai negara tawaf di Masjidil Haram, Makkah. Foto; istimewa

batampos.co.id – Pembahasan maraton biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) mulai Jumat siang (29/4/2016) sampai Sabtu subuh (30/4/2016) berbuah manis. Akhirnya ongkos haji tahun ini ditetapkan sebesar Rop 34 juta, Rp 1 juta lebih mahal dari tahun lalu.

Sebagai perbandingan rerata BPIH tahun lalu disahkan DPR bersama Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp 33.962.500 per jamaah. Sementara tahun ini rerata BPIH dipatok senilai Rp 34.641.340 per jamaah.

Penetapan BPIH menggunakan nominal rerata karena saat disahkan dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres) nanti, besaran BPIH bakal beda-beda di setiap embarkasi.

Mulai tahun ini penetapan BPIH menggunakan mata uang Rupiah. Sehingga jamaah tidak perlu lagi menyesuaikan uang pelunasan dengan kurs Rupiah terhadap dolar AS. Bagi calon jamaah yang sudah setor uang muka Rp 25 juta, berarti tinggal melunasi sekitar Rp 9 juta.

Besaran BPIH Rp 34,6 jutaan itu diantaranya digunakan untuk tiket penerbangan sebesar Rp 25.234.354 per jamaah. Kemudian untuk membayar pemondokan di Makkah sebesar Rp 4 jutaan.

Kemudian jamaah juga mendapatkan pengembangan dana untuk uang saku (living allowance) SAR 1.500 atau sekitar Rp 5,3 juta. Uang saku itu diterima jamaah menjelang berangkat dalam bentuk mata uang riyal.

Menag Lukman Hakim Saifuddin mengatakan jika dilihat dari sisi dolar AS, besaran BPIH tahun ini lebih murah dibandingkan tahun lalu. Dia menuturkan tahun lalu BPIH dalam kurs dolar AS sebesar USD 2.717 per jamaah. Sedangkan tahun ini turun menjadi USD 2.585 per jamaah.

’’Jadi dari mata uang dolar, ada penurunan sebesar USD 132 (sekitar Rp 1,7 jutaan, red) per jamaah,’’ jelasnya.

Meskipun ada penurunan BPIH dalam dolar, Lukman menjamin tidak aka nada pengurangan kualitas layanan. Bahkan dia menjanjikan sejumlah peningkatan pelayanan haji tahun ini. Contohnya upgrading kualitas bus antarkota di Saudi nanti. Lalu memperbanyak pemberian katering di Makkah dari 15 kali tahun lalu, menjadi 24 kali.

Selain itu jumlah bus pengumpan (shalawat) dari hotel ke Masjidilharam ditambah. Tahun lalu armada bus pengumpan hanya meng-cover 80 persen jamaah haji. Sedangkan tahun ini ditingkatkan menjadi 90 persen dari total jamaah.

Lukman menjelaskan setelah disahkan di DPR, nominal BPIH itu akan dibawa ke istana untuk disahkan Presiden Joko Widodo. Tahun lalu penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) pelunasan BPIH oleh Presiden Jokowi memakan waktu satu bulan setengah. Sehingga masyarakat munggu cukup lama.

Tahun ini Lukman menjanjikan pelunasan bisa dimulai pertengahan Mei. Sebab aturan pelunasan BPIH 2016 menggunakan skenario Keppres. Menurutnya penerbitan Keppres lebih cepat ketimbang Perpres. Sebab penerbitan Keppres tidak perlu harmonisasi lintas kementerian.

Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay menuturkan besaran BPIH tahun ini sejatinya tidak bisa dibandingkan langsung dengan tahun lalu. Sebab BPIH tahun lalu ditetapkan dalam bentuk mata uang dolar AS. Sementara tahun ini BPIH ditetapkan dalam wujud Rupiah.

’’Kalau mau membandingkan ya dengan BPIH tahun depan. Karena sama-sama patokannya Rupiah,’’ katanya.

Di dalam pembahasan final kemarin, ada beberapa isu penting yang mencuat. Diantaranya penggunaan manfaat (bunga) simpanan dana haji untuk komponen pembayaran tidak langsung (indirect cost). Tahun ini penggunaan dana haji untuk indirect cost mencapai Rp 3,941 triliun, naik dibanding tahun lalu Rp 3,73 triliun.

Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa mengatakan, dana indirect cost itu didapat dari manfaat dana haji milik jamaah yang belum berangkat tahun ini. Dia membeber dari jamaah yang berangkat tahun ini saja, manfaat simpanan dana haji hanya Rp 1,7 triliun. ’’Artinya ada subsidi uang dari jamaah yang belum berangkat tahun ini,’’ katanya.

Ledia mengatakan pos terbesar yang menyedot anggaran indirect cost adalah untuk petugas haji. Dia menjelaskan seharusnya keperluan anggaran untuk petugas haji murni dari APBN. Sehingga manfaat simpanan dana haji milik jamaah yang belum berangkat, tidak diotak-atik. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap, Kemenag menyampaikan ke Bappenas supaya APBN untuk haji tahun depan ditambah. (wan/jpgrup)

Respon Anda?

komentar