APKLI Batam Dikukuhkan, Siap Dukung Kebijakan Pemerintah Tata PKL

693
Pesona Indonesia
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Kakilima Indonesia (APKLI) Provinsi Kepri, Harsono memberikan pataka kepada ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Kakilima Indonesia (APKLI) Kota Batam, Ahmad Arifin saat pelantikan, Sabtu (30/4). Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Kakilima Indonesia (APKLI) Provinsi Kepri, Harsono memberikan pataka kepada ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Kakilima Indonesia (APKLI) Kota Batam, Ahmad Arifin saat pelantikan, Sabtu (30/4). Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos

batampos.co.id – Ahmad Arifin, dan kawan-kawan resmi dilantik sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Kakilima Indonesia (APKLI) Kota Batam untuk periode 2016-2019, Sabtu (30/4) di dekat Pasar Toss 3000 oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Kakilima Indonesia (APKLI) Provinsi Kepri, Harsono.

Dalam sambutannya, Ahmad Arifin yang baru saja dilantik mengatakan, sebagai pengurus, ia siap memberdayakan Pedagang Kakilima (PKL) dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang bersifat mengembangkan daya jual para pedagang dari segi produk maupun kemasan.

“Kita nantinya akan memberikan pelatihan kepada para pedagang agar terus berinovasi baik dari segi produk maupun kemasan, sehingga nantinya akan dapat bersaing ditengah-tengah produk yang datang dari luar. Dengan demikian para pedagang dapat menopang perekonomian dalam keluarga,” kata Arifin.

Sementara itu Ketua DPW APKLI Provinsi Kepri, Harsono mengatakan, pihaknya akan terus mengupayakan pembangunan kios, bekerjasama dengan Pemrov Kepri dan Pemko Batam.

“Saya akan bicara dengan pemerintah sebagai penguasa wilayah, kita upayakan pembangunan kios yang legal untuk pedagang kaki lima,” ungkap Harsono dalam sambutannya.

Menanggapi tentang penggusuran bagi PKL yang menempati kios-kios ilegal di pinggir-pinggir jalan utama atau di buffer zone, Harsono mengatakan APKLI Kepri siap membantu para pedagang. Pasalnya, PKL membutuhkan solusi seperti pemindahan tempat berjualan (relokasi).

“Kalau tempatnya ilegal dan memang harus digusur, ya silahkan digusur. Namun pemerintah harus cari lahan untuk pindahkan mereka, APKLI siap bangun dengan dana APKLI,” ujar Harsono lagi.

Dengan pemindahan ke lokasi yang resmi dan layak namun tetap ramai, para pelaku usaha kecil itu bisa terus bertahan hidup dari sisi ekonomi.

Meski begitu, Harsono juga meminta pemerintah mengecek lebih detail tentang para pedagang yang menempati kios-kios liar tersebut. Pasalnya, kata dia, beberapa PKL yang sudah memiliki kios relokasi di tempat yang semestinya juga kembali membuka kios tak resmi baru di tempat lain. Bahkan, dia menyambung, ada yang sudah direlokasi dan memiliki kios resmi malah menyewakannya ke orang lain, sedangkan orang tersebut memilih kembali berjualan di lokasi lama.

“Seperti di Jodoh Boulevard itu, banyak yang sudah memiliki kios resmi (relokasi) yang saya bangun, tapi mereka masih tetap kembali berjualan di tempat lama,” katanya.

Selain itu, Harsono juga berjanji akan terus membangun kerjasama dengan sejumlah pihak untuk membantu PKL, salah satunya bekerjasama dengan Bank untuk memudahkan mendapatkan bantuan permodalan.

“Kita juga upayakan permodalan, dengan menggendeng Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank Central Kepri dan juga Pegadaian. Dan kami sangat berharap agar bank negara maupun swasta dapat membantu kami dalam mengembangkan usaha kami dengan demikian para pedagang kakilima dapat meningkatkan taraf hidup mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PMP-KUKM) Kota Batam, Pebrialin dalam sambutannya mengatakan, usaha sebagai PKL menjadi mata pencarian yang banyak digeluti masyarakat. Tercatat lebih dari 25 ribu pedagang kakilima di Batam. Karenanya perlu dilakukan penataan agar terlihat rapi dan tidak semberawut seperti sekarang ini.

“PKL menjadi usaha mikro masyarakat. Tapi harus ditata agar bisa tumbuh bersama. Pemerintah Kota Batam berharap agar nantinya di setiap kecamatan agar ada ruang bagi para pedagang untuk berjualan,” ujar Pebrialin.

Lebih lanjut Pebrialin mengatakan, pihaknya nantinya akan mengajukan lahan kepada BP Batam agar ada ruang bagi para pedagang untuk berjualan sehingga para pedagang dapat berjualan di sana hingga seterusnya tanpa rasa was-was digusur. “Dan tentunya ini juga yang menjadi harapan kita bersama,” kata Febrialin.

Untuk itu, ia mengimbau dengan kepengurusan APKLI di bawah Harsono dan Ahmad Arifin, bisa bersama-sama pemerintah untuk menata PKL. “Bersama kita menata dengan baik. Mencari lokasi yang tepat untuk PKL,” terangnya.

Sementara itu, Silviana Esther Maria, selaku Sekjen DPP APKLI mengatakan, bahwa kedepan dibutuhkan kerja keras bersama untuk melakukan pembinaan, sehingga keberadaan PKL benar-benar berdaya.

Begitu juga amanat dari Presiden APKLI Heru J Juwono yang dibacakan oleh Silviana, bahwa sejarah keberadaan PKL sudah cukup tua, karenanya sudah saatnya menempati posisi yang terbaik secara perlahan.

“Pemda dan pengusaha, mohon memberikan sedikit tempat kepada PKL, agar kehidupan PKL lebih baik. Juga kepada para pedagang marilah kita berdagang dengan tertib. Dan apabila mengatakan pinjaman agar dikembalikan dengan baik agar kedepannya bank menjadi percaya dan kembali memberikan pinjaman modal kepada kita,” ujar Heru dalam amanatnya.

Diakhir acara sebanyak 500 orang para pedagang kakilima menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan secara simbolis oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam-Nagoya, Ahmad Fathoni, Anggota DPRD Provinsi Kepri, Asmin Patros, Kepala Dinas PMP-KUKM Kota Batam, Pebrialin, Sekjen DPP APKLI, Silviana Esther Maria dan Ketua DPW APKLI Provinsi Kepri, Harsono. (iwa)

Respon Anda?

komentar