Gerilya Calon Kepri Dua

943
Pesona Indonesia

nurdinbatampos.co.id – Kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan ke Batam dan Tanjungpinang, beberapa waktu lalu, memunculkan banyak tafsir politik. Sejumlah kalangan langsung mengaitkannya dengan rencana pengisian kursi wakil gubernur Kepri yang kini sedang kosong. Mangkatnya gubernur terpilih Muhammad Sani membuat kursi wakil gubernur lowong. Pasalnya, Nurdin Basirun yang duduk sebagai orang nomor dua kini mengisi kursi yang ditinggalkan almarhum Sani.

Hinca membantah kedatangannya membahas soal pergantian wakil gubernur.

”Kami masih berduka. Belum membicarakan itu,” katanya.

Sepekan berikutnya, giliran Eddhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, anak Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang datang ke Tanjungpinang. Ia diterima adik Sani, Isdianto di Gedung Daerah Tanjungpinang pada Sabtu (23/4). Kehadiran Ibas makin menguatkan spekulasi soal pengisian kursi Kepri 2.

Seorang anggota DPRD Kepri dari Demokrat mengatakan, beberapa pentolan partainya di Kepri memang sudah berancang-ancang mencari peluang untuk menduduki kursi Kepri 2.

”Dalam politik semua serba cepat. Tapi, kan nggak mungkin diperlihatkan. Yang di dalam dengan di permukaan selalu berbeda, itu namanya politik. Sudah bergerak semua itu,” katanya.

”Banyak yang sudah cari jalur ke Jakarta. Bagaimanapun keputusan DPP yang menentukan,” ia menambahkan.

Tak hanya mendekati partai pengusung, para kandidat juga merapat ke partai non pengusung. Mekanisme di DPRD, sesuai aturan, yang memaksa mereka harus bergerilya menangguk dukungan.

Undang Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada belum menjabarkan secara jelas tata cara atau mekanisme pengisian jabatan Gubernur/Wakil Gubernur melalui DPRD jika yang bersangkutan berhalangan tetap. Mestinya ada Peraturan Pemerintah (PP) yang jadi penjabar aturan itu, namun hingga kini aturan itu tak kunjung keluar.

Kondisi itu, membuat beberapa pihak menafsirkan sendiri regulasi dalam UU No 8 Tahun 2015, khususnya dalam pasal 174. Di antaranya, bahwa calon yang diusulkan oleh partai pengusung atau gabungan partai pengusung yang dulu mengajukan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih, hasilnya akan ditentukan oleh DPRD provinsi berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Dengan ketentuan itu, mau tak mau siapapun calon yang akan diajukan oleh partai atau gabungan partai pengusung harus juga dipilih oleh anggota legislatif, yang tentunya juga berasal dari partai non-pengusung. Seperti diketahui, mayoritas suara di DPRD Kepri berasal dari koalisi PDI Perjuangan, koalisi non-pengusung pasangan Gubernur-Wakil Gubenur Kepri terpilih pada Pilkada Kepri 2015 lalu.

Informasi yang diperoleh Batam Pos sejumlah tokoh politik, tokoh masyarakat, dan pejabat penting di Pemprov Kepri belakangan kerap bertandang ke rumah Ketua DPD PDIP Kepri Soerya Respationo.

”Setidaknya ada tujuh orang,” kata sumber Batam Pos, yang merupakan orang dekat di lingkungan Koalisi Duta Mas, sebutan kediaman Soerya, di Duta Mas, Batam.

Ia menyebut, beberapa tokoh yang mulai merapat ke kediaman Mantan Wakil Gubernur Kepri itu antara lain Huzrin Hood, Huznizar Hood, Agus Wibowo, Apri Sujadi, Ahmad Dahlan, Surya Makmur Nasution, dan Isdianto.

”Mereka baru menjalin komunikasi,” kata politikus di Kepri tersebut.

Huzrin Hood adalah tokoh masyarakat Kepri yang juga mantan Bupati Kepulauan Riau. Sedangkan adiknya, Huznizar Hood adalah Wakil Ketua DPRD Kepri dari Partai Demokrat. Sedangkan Agus Wibowo adalah Ketua DPC Demokrat Bintan yang juga Wakil Ketua I DPRD Bintan.

Apri Sujadi kini menjabat Bupati Bintan, sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Kepri. Ahmad Dahlan, merupakan mantan Wali Kota Batam dua periode, juga bekas Ketua DPC Demokrat Batam. Tokoh lainnya, Surya Makmur merupakan anggota DPRD Kepri, dan Isdianto adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepri, yang juga adik kandung almarhum mantan Gubernur Kepri, HM Sani.

Meski begitu, kata sumber tadi, para tokoh tersebut baru sebatas menjalin komunikasi dan belum secara resmi mengungkapkan keinginan atau mengklaim mendapat dukungan partai tertentu untuk maju.

Merapatnya sejumlah tokoh ke Duta Mas ini juga diakui Soerya. Namun saat ditanya soal agenda politik yang dibawa ke kediamannya itu, Soerya hanya tertawa. Dia tidak menampik, namun juga tak mengiyakan.

”Silaturahmi itu kan hal biasa,” jawabnya ringan.

Soerya juga belum mau menyebut nama sosok atau tokoh politik yang akan diberi dukungan oleh PDIP andai yang bersangkutan diajukan ke DPRD Kepri untuk dipilih sebagai Wakil Gubernur Kepri nantinya.

”Kalau soal nama lebih pas ditanyakan ke partai pengusung,” ujar dia.

Demokrat Lima Nama

Ketua DPD Demokrat Kepri, Apri Sujadi, mengatakan saat ini setidaknya ada lima nama yang digadang menjadi Wakil Gubenur Kepri menggantikan Nurdin Basirun. Lima nama itu terdiri dari tiga kader Demokrat, yakni Ahmad Dahlan, Husnizar Hood, dan Agus Wibowo.

Sementara dua nama lainnya adalah Kepala Dispenda Kepri sekaligus adik kandung almarhum HM Sani, Isdianto, serta anak kandung almarhum, Rini Fitrianti. Namun Apri enggan berbicara lebih jauh, karena menurut dia proses penetapan Wakil Gubernur Kepri masih panjang.

”Jangan terburu-buru. Tunggu saja tanggal mainnya. Paling penting bagi kami adalah mengawal Pak Nurdin menjadi Gubernur definitif hingga penentuan sosok pendampingnya,” katanya.

Apri juga membantah jika saat ini sudah ada calon kuat dari Demokrat, yakni Ahmad Dahlan. Sebab, kabarnya, Dahlan sudah mendapat restu dari Sekjen DPP PD, Hinca Panjaitan.

”Siapapun yang diusulkan partai pengusung wajib selaras dan serasi dalam bekerjasama dengan Gubernur-nya. Ingat, saya tidak mau ada perpecahan antara partai pengusung,” pintanya.

Terkait pertemuan dengan Sekjen DPP Demokrat, Hinca Panjaitan, di Hotel Harmoni One Batam, Apri menegaskan tidak ada kaitannya dengan masalah kursi Kepri 2.

Selain Demokrat, Gerindra sebagai salah satu partai pengusung Sanur juga mulai menimang beberapa nama untuk menduduki kursi Kepri 2. Yang paling santer disebut di internal Gerindra adalah Ketua DPD Gerindra Kepri, Iman Sutiawan.

”Komunikasi di internal partai menggema nama Ketua DPD Partai Gerindra Kepri, Iman Sutiawan,” ujar Wakil Ketua DPC Gerindra Batam, Nurdin Arianto pekan lalu.

Dia mengatakan, Iman merupakan figur yang pas untuk mendampingi mantan Nurdin Basirun menjalankan roda pemerintahan di Kepri. Iman politisi muda dan energik. Dari sisi keilmuan, pengalaman, kepemimpinan juga tak diragukan.

Pria kelahiran Pulau Kasu, Batam, itu diniali cukup berhasil memimpin dan membesarkan partai yang didirikan Prabowo Subianto, Gerindra, di Batam dan Kepri. Mantan pegawai Otorita Batam (OB) itu berhasil mendongkrak jumlah kursi di DPRD Kota Batam. ”Dari satu kursi menjadi enam kursi,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPC Gerindra lainnya, Mulia Rindo Purba menyampaikan, Gerindra memang bukan hanya partai pengusung Sanur. Dalam tim, partainya memiliki peran yang sangat besar.  Menurut Mulia, politik identik dengan bagi-bagi kekuasaan. ”Itulah faktanya, kami (Gerindra) juga punya hak,” ungkapnya.

Terkait kasak-kusuk ini, Iman Sutiawan tidak menampik adanya dorongan kader Gerindra kepada dirinya untuk maju ke bursa Kepri 2. ”Kita berharap prosesnya berjalan lancar, sehingga roda pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan harapan semua pihak,” katanya.

Sementara Sekretaris DPD Gerindra Kota Batam, Onward Siahaan, mengatakan sejauh ini belum ada komunikasi dengan partai pengusung Sanur dalam Pilkada Kepri 2015. Yakni Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PKPI, PPP, dan Golkar.

”Kalau obrolan-obrolan tak resmi, sudah banyak pembicaraan mengenai pengganti pak Nurdin. Tetapi tegas saya katakan kita dari partai pengusung belum pernah bertemu,” katanya.

Sebab menurut Onward, penetapan pengganti Wakil Gubernur Kepri ini masih lama lagi. Karena harus ada Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Presiden (Keppers) yang dikeluarkan untuk mengaturnya.

”Pak Nurdin kan harus ditetapkan dulu sebagai gubernur (definitif). Jadi menurut saya ini masih lama,” katanya.

Sementara Plt Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, menyebutkan beberapa kreteria figur ia harapkan mendampinginya memimpin Kepri selama lima tahun ke depan. Yakni figur ekerja keras, jujur, dan yang terpenting adalah bukan ‘pemain’.

”Yang jelas, dalam bekerja kita harus berpedoman pada peraturan dan Undang-Undang yang ada,” tegas mantan Bupati Karimun tersebut.

Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kepri, Misni mengatakan proses untuk penetapan Wakil Gubernur Kepri masih panjang. ”Ketentuannya diatur dalam pasal 174 UU nomor 8 tahun 2015,” katanya. (rna/hgt/ian/ary)

Respon Anda?

komentar