Di Hari Buruh, FSPMI Karimun sudah Minta UMK Tahun 2017 Dinaikkan Rp 650 Ribu

1791
Pesona Indonesia
Ratusan buruh melakukan aksi di depan Kantor Bupati Karimun saat peringatan Hari Buruh, kemarin. foto:sandi/batampos
Ratusan buruh melakukan aksi di depan Kantor Bupati Karimun saat peringatan Hari Buruh, kemarin. foto:sandi/batampos

batampos.co.id – Tidak semua buruh yang tergabung dalam organisasi serikat pekerja yang ada di Kabupaten Karimun memperingati May Day atau Hari Buruh sedunia dengan cara mengadakan aksi turun ke jalan, Minggu (1/5). Tetapi ada juga yang memperingatinya dengan melakukan bakti sosial.

”Alhamudlillah, secara keseluruhan, peringatan May Day di Kabupaten Karimun berlangsung aman. Apalagi, seluruh kegiatan buruh selalu mendapatkan pengamanan dari personil polisi. Pengamanan yang kita lakukan dengan menempatkan personil polisi di setiap persimpangan yang akan dilalui oleh para buruh yang melakukan long march menggunakan kendaraan bermotor,” ujar Kabag Ops Polres Karimun, M Chaidir.

Kemudian, lanjut Chaidir, pengamanan yang dilakukan Polri juga dilakukan di Pantai Pongkar, Kecamatan Tebing. Pengamanan di sini dilakukan karena ada unit serikat pekerja salah satu perusahaan melakukan bakti sosial di lokasi tersebut yang juga dihadiri oleh Bupati Karimun. Seluruh kegiatan berjalan lancar. Termasuk juga aksi yang dilaksanakn oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia (FSPMI) yang melakukan aksi dan orasi ke Kantor Bupati Karimun.

Ketua FSPMI Kabupaten Karimun, Fajar kepada koran ini secara terpisah menyebutkan, pada peringtatan buruh sedunia tahun ini, secara khusus pihaknya meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk segera menerbitkan peraturan yang mengatur tentang perburuhan di Karimun. ”Kemudian, yang tidak kalah pentingnya, Pemda segera membangun balai latihan kerja (BLK) untuk mempersiapkan SDM yang akan bekerja di perusahaan,” jelasnya.

Selain itu, kata Fajar, sesuai dengan tuntutan buruh secara nasional agar Pemerintah Pusat mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Upah. Karena, PP tersebut dianggap merugikan. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada pemerintah agar membebaskan aktivis buruh yang beberapa waktu lalu ditangkap. Terakhir, untuk upah minimum buruh pada tahun depan di Kabupaten Karimun dinaikkan sebesar Rp 650 ribu. (san/bpos)

Respon Anda?

komentar