Harta Pembunuh Petugas Pajak Disita Negara

764
Pesona Indonesia
Agusman Lahagi, pengusaha karet yang membunuh dua pegawai pajak Sibolga, di di Gunung Sitoli, Nias, Selasa (12/4). Foto: Gibson/PM
Agusman Lahagi, pengusaha karet yang membunuh dua pegawai pajak Sibolga, di di Gunung Sitoli, Nias, Selasa (12/4). Foto: Gibson/PM

batampos.co.id – Direktorat Jenderal Pajak akhirnya menyita harta milik AL, tersangka pembunuh petugas Pajak yang memiliki tunggakan sebesar Rp14,7 miliar untuk tahun pajak 2010-2011, Selasa (26/4) lalu. Aset milik AL yang disita berupa dua bidang tanah beserta bangunan di atasnya, yaitu rumah, gudang, dan ruko.

“Selain harta tidak bergerak, Ditjen pajak juga telah menyita dua unit kendaraan bermotor berupa truk dan sebuah mobil tipe city car serta memblokir rekening-rekening milik AL yang tersebar di beberapa bank,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Mekar Satria Utama saat temu pers di DJP Sumut I, Jalan Suka Mulia Medan, seperti dikutip dari Sumut Pos (Jawa Pos Group).

Menurutnya, pelaksanaan penyitaan berjalan dengan lancar berkat kerjasama dan dukungan yang baik dari berbagai pihak. Selain tim dari KPP Pratama Sibolga, Kanwil DJP Sumatera utara II, penyitaan ini juga melibatkan tim dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak serta dukungan pengamanan dari Bareskim, Polda Sumut, Binda, Polres Gunung Sitoli, Korem 023 Kawal Samudera, Kodim 0213/Nias, Brimob dan Pemda setempat.

Disebutkannya, penyitaan ini merupakan sumber utama penerimaan negara. Untuk itu dia mengajak seluruh masyarakat untuk mengambil bagian bergotong royong dalam mendanai pembangunan nasional dengan menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara jujur dan benar. “Ditjen Pajak dengan dukungan penuh instansi penegak hukum lain akan menindak tegas segala bentuk penghindaran pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Selain menyita harta milik penunggak pajak AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Pajak pada Kanwil DJP Sumut II berkerja sama dengan Ditjen Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM serta Polri, telah melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap seorang penanggung pajak berinisial RAP, Senin (25/4) lalu. RAP dititipkan di Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan.

Penanggung pajak yang disandera merupakan pemegang saham/persero CV RK dan terdaftar di KPP Pratama Sibolga. RAP adalah pengusaha yang bergerak di bidang pengembang perumahan/developer dan memiliki tunggakan pajak sebesar Rp680 juta.

“Setelah disandera selama kurang dari 24 jam, RAP langsung melunasi seluruh utang pajak sehingga kemudian dibebaskan sesuai ketentuan berlaku. Pada prinsipnya penagihan pajak dilakukan dengan memperhatikan itikad baik wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya,” katanya.

Semakin baik dan nyata itikad wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya maka tindakan penagihan pajak secara aktif (hard collection) dengan pencegahan ataupun penyanderaan tentu dapat di hindari oleh wajib pajak. Komunikasi dengan KPP dalam rangka menyelesaikan utang pajak nya merupakan langkah awal wajib pajak untuk bersikap kooperatif. (JPG)

Respon Anda?

komentar