Mengupas Data Indikator Ekonomi Batam

1071
Pesona Indonesia

Menarik untuk disimak perdebatan yang terjadi selama enam bulan terakhir ini ketika eksistensi Batam sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional mulai dipertanyakan oleh pemerintah pusat.

Batam dianggap tidak lagi memiliki daya dorong dan daya tarik yang kuat dalam mencapai indikator pertumbuhan ekonomi makro daerah jika dilihat dari realisasi investasi asing dan penciptaan lapangan kerja.

Konsekwensi dari ketidakpercayaan itu adalah bergantinya gerbong kepemimpinan Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam dan munculnya wacana baru untuk mengubah status Batam dari FTZ menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Publik dipaksa untuk menyakini bahwa perubahan kepemimpinan dan status akan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan dan realisasi investasi asing ke Batam.

Tentunya publik masih bertanya-tanya, apakah sudah sedemikian parah kondisi Batam sehingga pemerintah pusat terpaksa turun tangan dan mengambil sebuah kebijakan strategis yang ekstrem, setelah selama satu dekade ini terkesan lepas tangan? Atau pemerintah pusat tidak percaya dengan data-data indikator ekonomi yang dirilis sebagai bukti keberhasilan pembangunan di pulau ini?

Untuk menjawab ini tentu tidak bisa asal bunyi saja. Salah satu pendukungnya adalah data indikator ekonomi yang selalu dirilis secara rutin oleh beberapa instansi di Batam, salah satunya data yang dirilis dalam laman situs resmi milik BP Batam.

Mari kita lihat data indikator yang erat kaitannya dengan keberhasilan Batam sebagai sebuah kawasan perdagangan bebas, yaitu data akumulasi investasi asing dan domestik. Data investasi ini merupakan data ‘jualannya’ BP Batam hingga ke luar negeri. Tanpa data ini, BP seakan kehilangan pedang.

Sebagai kawasan tujuan investasi asing, maka data akumulasi investasi harus disusun seindah dan sebagus mungkin sehingga calon investor akan melihat prospek dan potensi suatu kawasan jika dia beroperasi di sana.

Data akumulasi investasi yang dikutip dari laman resmi BP Batam yaitu www.bpbatam.go.id menyebutkan selama periode 2013 sampai 2015 total investasi asing yang tercatat mengalami kenaikan signifikan yaitu US$7,28 miliar (2013), naik US$1 miliar menjadi US$8,27 miliar (2014), dan naik US$2 miliar menjadi US$10.13 miliar (s.d Juni 2015). Artinya selama tiga tahun terakhir, investasi asing naik US$3 miliar atau setara dengan Rp39 triliun (Kurs Rp13.000/US$).

Sementara itu total akumulasi investasi dari 1974 sampai dengan 2015 tercatat sebesar US$19,83 miliar terdiri dari investasi PMA sebesar US$10,13 miliar, PMDN US$5,82 miliar, dan investasi pemerintah US$3,88 miliar.

Jika kita asumsikan setiap pertumbuhan ekonomi 1% membutuhkan investasi sebesar 4,5% dari PDRB, maka 1% pertumbuhan ekonomi Batam membutuhkan investasi sebesar Rp4,86 triliun dengan asumsi angka PDRB Batam 2014 sebesar Rp108,7 triliun.

Mengacu pada data investasi di atas, maka pada saat investasi bertambah US$1 miliar (Rp13 triliun) maka pertumbuhan ekonomi harusnya bertambah 3% pada 2014 dan pada saat investasi bertambah US$2 miliar (Rp26 triliun) maka seharusnya ekonomi tumbuh 6% pada 2015.

Namun apa yang terjadi justru sebaliknya. Data pertumbuhan ekonomi Batam selama periode 2011 – 2015 cenderung stagnan pada angka rata-rata 7%. Padahal jika gunakan asumsi investasi di atas, maka seharusnya ekonomi Batam pada 2014 naik jadi 10% dan pada 2015 bisa tumbuh menjadi 16%.

Apa yang terjadi jika benar ekonomi Batam tumbuh hingga dua digit? Mari kita menggunakan asumsi ukuran satu negara, ketika 1% pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan 500 ribu lapangan kerja baru.

Kita anggap saja untuk ukuran daerah 1% pertumbuhan bisa membuka 5.000 lapangan kerja baru, maka pada saat Batam tumbuh 3% seharusnya bisa membuka 15 ribu lapangan kerja baru.

Sekali lagi, kita buka data perkembangan tenaga kerja di Batam selama tiga tahun terakhir angkanya justru menurun, bukannya meningkat seiring pertumbuhan ekonomi sebagaimana dirilis dalam data indikator resmi tersebut.

Pada 2013 jumlah tenaga kerja sektor industri sebanyak 349.649 orang, turun 2,2% menjadi 341.994 pada 2014 dan sampai Juni 2015 anjlok 200% menjadi 131.339 orang tenaga kerja.

Padahal jika kita gunakan asumsi pertumbuhan tadi, seharusnya setiap tahun di Batam bisa bertambah 15.000 -20.000 lapangan kerja baru, karena logika sederhana menyakini jika investasi dan PDRB tumbuh maka mestinya lapangan kerja juga tercipta.

Sangat disayangkan publik tidak pernah mendapatkan data realisasi investasi, artinya dari total komitmen investasi yang selama ini digembar-gemborkan itu tentu saja tidak semua yang berlanjut menjadi realisasi.

Kondisi ini sangat berbeda dengan Iskandar Development Region, tetangga dekat kita yang mungkin tidak menganggap Batam sebagai pesaing. Data komitmen investasi yang diakumulasi dari 2006 hingga 2015 lalu tercatat sebesar RM190,30 miliar atau setara US$48 miliar. Dari data itu, sekitar 52% berlanjut menjadi realisasi investasi sebesar RM98,47 miliar.

Ingat, Iskandar baru berusia 10 tahun, tapi akumulasi investasinya sudah meninggalkan Batam yang dikembangkan lebih dari empat dekade. Bahkan Iskandar Authority menargetkan pada 2026 mendatang total akumulai investasi yang masuk ke kawasan itu mencapai US$383 miliar!

Data yang dirilis BP Batam di laman resminya menunjukkan kondisi ekonomi Batam selama 2011 – 2015 tumbuh positif, dan jika kita melihat tampilan data itu mestinya tidak ada alasan pemerintah memvonis Batam gagal menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Tapi fakta telah mengatakan sebaliknya, data statistik tersebut seolah tidak sepenuhnya dipercayai oleh pemegang kekuasaan tertinggi di republik ini. Batam dicap gagal dan FTZ dinilai tidak mampu menjadi daya tarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di sini.

Satu fakta lain yang cukup menggenaskan adalah rilis data investasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat. Pencapaian angka komitmen investasi sebesar US$1 – 2 miliar per tahun seharusnya menjadikan Batam masuk ke dalam radar BKPM sebagai daerah tujuan investasi tertinggi di Indonesia.

Justru sebaliknya, data laporan realisasi investasi triwulan III-2015 yang dirilis BKPM tahun lalu menyebutkan lima provinsi tertinggi untuk investasi PMA secara berurutan, 1) Jawa Barat US$1,5 miliar (1.014 proyek), 2) Jawa Timur US$844 juta (178 proyek), 3) DKI Jakarta US$654 juta (140 proyek), 4) Banten US$606 juta (452 proyek), 5) Kalimantan Timur US$594 juta (77 proyek). Sedangkan posisi Kepulauan Riau berada di peringkat 19 dengan investasi PMA US$73,29 juta untuk 143 proyek.

Tulisan ini tidak untuk menuding atau mencari kesalahan pihak tertentu dalam penyajian data indikator ekonomi yang riil dan faktual. Penulis mencoba membuka mata publik bahwa tidak selamanya data indah di atas kertas berbanding lurus dengan fakta di lapangan.

Kita masih ingat ketika salah satu perusahaan di Kawasan Industri Batamindo membuka 80 lowongan pekerjaan ternyata diperebutkan oleh 3.000 orang pencari kerja dari berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman.

Kondisi ekonomi global yang berdampak sistemik terhadap Batam mengakibatkan banyak perusahaan pendukung migas harus memangkas karyawannya dan menghentikan operasi. Betapa pengangguran terdidik dan terlatih saat ini harus bersaing dengan pencari kerja tamatan baru SMA dan perguruan tinggi.

Seharusnya ekonomi yang tumbuh positif itu memberikan kesempatan kerja yang semakin besar bagi penduduk kota ini, bukan malah sebaliknya. Jadi data indikator yang mana yang harus kita percayai dan tidak semakin menyesatkan akal sehat? Entahlah! ***

Suyono-Saputra

Respon Anda?

komentar