Nurdin Jadi Plt Gubernur, Kursi Wagub Kosong, Ini Mekanisme Pergantiannya

3036
Pesona Indonesia
Foto Sani dan Nurdin Basirun setelah dilantik jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri 12 Februari 2016 lalu. Foto: istimewa
Foto Sani dan Nurdin Basirun setelah dilantik jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri 12 Februari 2016 lalu. Setelah Sani wafat, posisinya ditempati Nurdin, sementara posisi Nurdin akan diisi figur yang hasil godokan parpol pengusung yang kemudian dipilih di paripurna DPRD Kepri. Foto: istimewa

batampos.co.id – Nurdin Basirun dipastikan akan melanjutkan tugas almarhum HM Sani sebagai Gubernur Kepri hingga masa jabatannya berakhir.

Sebelum dikukuhkan sebagai gubernur Kepri definitif, Mendagri terlebihdahulu mengangkat Nurdin sebagai pelaksanatugas (plt) Gubernur Kepri, sesuai Radiogram Mendagri dengan nomor 121.21/1426/SJ, tertanggal 18 April 2016.

Naiknya Nurdin otomatis kursi Wakil Gubernur Kepri menjadi kosong. Lalu siapa  bagaimana mekanisme mengisi kekosongan itu?

Pasal 35 ayat 1 dan 2 UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah mengatur prosedur pengisian jabatan wakil kepala daerah. Berikut mekanismenya:

  1. Jika kekosongan jabatan wakil masih dalam rentang waktu lebih dari 18 bulan, maka kepala daerah bisa mengusulkan 2 orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD, berdasarkan usulan Partai Politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan tersebut.
  2. Dalam konteks Kepri, Nurdin bisa mendiskusikan dengan partai politik yang mengusungnya saat Pilkada serentak 2015 lalu, untuk menentukan dua figur calon wakil gubernur Kepri untuk diusulkan ke DPRD Kepri agar dipilih.
  3. Partai pengusung Sani-Nurdin adalah Partai Demokrat, Nasdem, PPP, PKB, dan Partai Gerindra.‎
  4. Jika mencermati Pasal 35 ayat 2, maka parpol atau gabungan parpol pengusung Sani-Nurdin itu bisa menempuh mekanisme penjaringan dan penyaringan bakal calon Wakil Gubernur Kepri, sesuai mekanisme internal partai atau gabungan parpol pengusung.
  5. Selanjutnya, apakah ada peran Nurdin dalam penjaringan dan penyaringan calon wakilnya yang digodok Parpol/gabungan Parpol pengusungnya? Meski tidak diatur, namun dalam rangka kerjasama  antara Nurdin dan wakilnya nanti, maka penting dilibatkan.
  6. Kalaupun saat penggodokan tidak melibatkan Nurdin, maka hasil penyaringan yang telah dilakukan Parpol/gabungan Parpol kemudian wajib diketahui Nurdin untuk kemudian disampaikan ke DPRD.
  7. Setelah itu, DPRD akan melakukan pemilihan terhadap 2 calon yang diajukan Nurdin hasil godokan parpol/gabungan parpol pengusung.
  8. Prosedur pemilihan menggunakan ketentuan internal DPRD yaitu Peraturan Tata Tertib DPRD.
  9. Setelah itu, nama yang terpilih disampaikan ke Mendagri untuk disahkan dan dilantik.

(nur/berbagai sumber)

Respon Anda?

komentar