Serikat Pekerja Bintan Pecah Kongsi Rayakan May Day

512
Pesona Indonesia
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) memperingati May Day dengan konvoi. foto:ist
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) memperingati May Day dengan konvoi. foto:ist

batampos.co.id – Di Kabupaten Bintan, Polres Bintan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri mengajak lima Serikat Pekerja Kabupaten Bintan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja Lagoi (FKPL) mendeklarasikan antinarkoba bagi kalangan pekerja. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Comunity Center, Kawasan Terminal Bus Simpang Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Minggu (1/5).

Dari lima Serikat Pekerja hanya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bintan yang menolak ajakan ini. Mereka memilih berorasi dengan cara berkonvoi keliling menggunakan sepeda motor dari Kecamatan Seri Kuala Lobam (SKL), Kecamatan Bintan Utara hingga lokasi acara.

Empat serikat lainnya yakni Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSP-Par), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) LEM, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) Reformasi dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) memenuhi ajakan tersebut dengan mendengarkan acara sosialisasi bahaya narkoba.

”Kami hanya minta tuntutan kami dikabulkan. Bukannya dengan acara seperti ini,” ujar Koordinator FSPMI, Sahat Mangasi.

Tuntutan pertama diminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan menghapus sistem kerja kontrak. Karena dengan sistem kontrak tidak ada jaminan kepastian penghidupan bagi pekerja dan keluarganya.

Kedua, Pemkab Bintan harus menjalankan Upah Minimum Kabupaten (UMK) berdasarkan upah sektoral. Ketiga Pemkab Bintan harus melakukan program sertifikasi keahlian buruh sebagai bekal dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Keempat, diminta Pemkab Bintan maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan mendukung serta mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan pencabutan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Karena PP ini sangat merugikan pekerja serta memiskinkan secara struktural dengan memperlambat laju pertumbuhan UMK.

Terakhir, lanjutnya, Pemkab Bintan juga diminta memperbaiki layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Serta juga menghentikan tindakan kriminalisasi pekerja. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar