Birokrasi dan Perubahan

525
Pesona Indonesia

”Hal paling berbahaya dalam hidup adalah adanya orang-orang yang ingin mengubah segala sesuatu dan orang-orang yang tidak mau mengubah satu hal apapun”
(Nancy Astor)

Perubahan adalah keniscayaan, tidak seorangpun atau apapun yang ada di alam semesta ini bisa terlepas dari perubahan. Bahkan perubahan itu sendiri adalah perubahan yang abadi. Perubahan adalah proses menuju kesempurnaan. Tidak pernah ada kondisi yang paling sempurna sehingga menyebabkan perubahan itu tak pernah berhenti.

Begitu pula dengan sebuah institusi. Ya negara kita adalah institusi besar yang mengelola sumber dayanya untuk kesejahteraan rakyat melalui lembaga negara yang kita sebut pemerintah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu instrumen pemerintahan itu. Dengan aparatur pemerintah yang ribuan jumlahnya bekerja keras mewujudkan tujuan bernegara, membangun bangsa yang sejahtera, masyarakat Kepulauan Riau khususnya. Merekapun tak terlepas dari perubahan itu sendiri.

Perubahan pada institusi pemerintah dimulai dari kebijakan-kebijakan terkait pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga implementasi. Kebijakan perubahan tersebut akan mustahil bisa terwujud jika perubahan hanya digaungkan melalui lembaran kertas dan diskusi panjang di ruang-ruang publik yang mahal. Perubahan hendaklah dimulai dari dalam diri sendiri. Bukan karena kebutuhan institusi.

Salah satu upaya menggugah perubahan dari dalam diri Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah mengusung sebuah kebijakan yang membangun mental pejabat negara melalui pendidikan kepemimpinan (Diklatpim) dengan pola baru, yang tujuan akhirnya menghasilkan proyek perubahan. Berhasilkah? Mari kita simak seperti apakah implementasi Diklatpim pola baru ini.

Saat ini ada enam puluh pejabat eselon IV yang sedang mengikuti Diklat Kepemimpinan Pemerintah Provinsi Kepri. Mereka adalah para pelaksana kegiatan, jabatan struktural terendah dalam sistem pemerintahan tingkat provinsi. Di atas mereka masih ada pejabat eselon III dan eselon II sebagai pengambil kebijakan strategis.

Materi Diklatpim pola baru ini mengadaptasi perkembangan zaman yang terus berubah. Perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat mengharuskan ruang birokrasi untuk berubah, menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Diklatpim saat ini, para peserta aparatur pemerintah pejabat eselon IV pemerintah Provinsi Kepri sedang mempersiapkan diri menjadi pemimpin perubahan untuk masa depan, tentunya dimulai dengan merubah pola fikir dan paradigm diri sendiri melalui cara pandang diri sebagai ASN.

ASN masa depan adalah ASN yang disiplin, berintegritas, bersih, profesional, tanggap dan humanis. Hal-hal seperti inilah yang mereka pelajari selama empat bulan ke depan. Tujuan akhirnya adalah merealisasikan rencana perubahan yang akan mereka terapkan dalam organisasi. Rencana perubahan tersebut tidak hanya goresan tinta di atas kertas namun implementasi perubahan tersebut di dalam organisasi.

Merujuk dari potongan kalimat di awal tulisan ini bahwa hal yang paling berbahaya adalah orang-orang pelaku perubahan serta orang-orang yang tidak ingin berubah. Para pejabat yang mengikuti Diklatpim empat ini adalah orang-orang yang “berbahaya”, yang siap melakukan perubahan, namun mereka akan berhadap-hadapan dengan orang-orang yang “berbahaya” pula, orang yang tidak ingin berubah.

Sebagian pelaksana birokrasi kita sulit menerima perubahan, sebagian lagi menolak perubahan dengan alasan yang bermacam-macam. Namun seperti apa yang saya sebutkan diawal tulisan ini perubahan yang paling abadi adalah perubahan itu sendiri. Jika kita tidak mampu melakukan perubahan dari diri kita sendiri, maka zaman akan berlalu, maju bersama orang-orang yang siap melakukan perubahan. Dilema. ***

Mohd-Dedy-Saputra

Respon Anda?

komentar