Dewan Masih Ragu Gelar Paripurna Pengajuan Gubernur Definitif

369
Pesona Indonesia
Jumaga Nadeak. foto:cecep mulyana/batampos
Jumaga Nadeak. foto:cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri masih ragu mengenai pelaksanaan agenda pengajuan gubernur definitif. Lantaran belum ada instruksi lanjutan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai tahapan ini. Sehingga Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak merasa perlu ada kejelasan tahapan terlebih dahulu.

“Makanya besok (hari ini, red), saya dan Husnizar akan Kemendagri untuk membahas hal ini,” kata Jumaga, Senin (2/5).

Keragu-raguan yang mencuat mengenai tahapan demi tahapan ini lantaran, belum pernah terjadi sebelumnya sejak Provinsi Kepri berdiri, gubernur terpilih dinyatakan berhalangan tetap dan mesti mengangkat pelaksana tugas gubernur untuk kemudian dilantik sebagai gubernur definitif. Karena itu pula, menurut Jumaga, harus ada ketentuan lebih rinci dari Presiden RI melalu Kemendagri.

Ditakutkan Jumaga, ketika DPRD Kepri menyatakan perlunya diadakan sidang paripurna pengajuan definitif, tapi aturan tertulis menyatakan yang sebaliknya. Sehingga malah terjadi salah kaprah pelaksanaan tata pemerintahan. “Nanti hasil konsultasi bersama Kemendagri akan langsung kami sampaikan,” ucap Jumaga.

Meski begitu, Jumaga menuturkan belum ada kendala mengenai status ini. Umumnya yang berkenaan dengan kerja-kerja pemerintahan. Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini malah menegaskan, masuknya radiogram Mendagri tentang pengangkatan Nurdin sebagai Plt Gubernur itu terbilang cepat. “Lebih cepat lebih bagus. Saya kira begitu. Biar tidak terjadi kekosongan jabatan dan tanggung jawab,” ucapnya.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, terhitung per 18 April Nurdin Basirun yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepri otomatis beralih sebagai pelaksana tugas gubernur melalui Radiogram Mendagri dengan nomor 121.21/1426/SJ.

Dalam radiogram tersebut dijelaskan, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memuat beberapa keputusan. Dalam pasal 78 ayat (1) dibunyikan, kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan karena meninggal dunia.

“Supaya tidak terjadi kekosongan jabatan, Presiden melalui mendagri meminta Wakil Gubernur Kepri untuk melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Kepri sampai adanya kebijakan lebih lanjut dari pemerintah,” jelas Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Kepri, Misni. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar