Kepri Jadi Prioritas Pemekaran DOB

1309
Pesona Indonesia
Plt Gubernur Kepri Nurdin Basirun menerima plakat dari Dirjen Otonomi Daerah dan Komisi II DPR RI. foto:humas pemprov
Plt Gubernur Kepri Nurdin Basirun menerima plakat dari Dirjen Otonomi Daerah dan Komisi II DPR RI. foto:humas pemprov

batampos.co.id – Plt Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan Pemerintah Pusat tidak akan melakukan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) sampai 2019 mendatang. Akan tetapi, ada pengecualian untuk Provinsi Kepri. Pasalnya Kepri daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga.

“Apa yang disampaikan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) bersama Komisi II DPR RI adalah Pemerintah memberlakukan moratorium DOB sampai 2019 mendatang. Tetapi ada pengecualian khusus bagi Provinsi Kepri,” ujar Nurdin menjawab pertanyaan wartawan usai jadi Irup Hardiknas tingkat Provinsi Kepri di Dataran Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (2/5).

Dijelaskan Nurdin, pengecualian tersebut diberikan mengingat Kepri merupakan daerah strategis yang harus mendapatkan perhatian khusus. Selain persoalan rentang kendali, Kepri merupakan daerah yang rawan konflik politik internasional. Seperti yang terjadi di Laut Cina Selatan sekarang ini.

“Pemekaran tersebut juga dilakukan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal-hal itulah yang membuat daerah-daerah di Kepri menjadi prioritas untuk menjadi DOB,” jelas Nurdin.

Menurut mantan Bupati Karimun tersebut,usulan beberapa wilayah otonomi baru untuk beberapa daerah di Kepri, memang layak karena Provinsi Kepri berada di daerah perbatasan. Sehingga otonomi ini tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Masih kata Nurdin, inilah Kepulauan Riau, cukup banyak permasalahan yang harus dibenahi di sini.

“Semoga bapak dan ibu dari komisi II DPR RI setelah melihat dan mendengar keluh kesah kami, dapat membantu pembangunan di Kepulauan Riau. Sekali lagi, daerah kami ini berada di perbatasan yang sangat strategis untuk pengembangan industri dan pertumbuhan ekonomi. Dan kami sangat membutuhkan suport dari Pemerintah POusat,” tutup Nurdin.

Seperti diketahui, usulan pemekaran Kabupaten Kundur rekomendasinya sudah diteken Gubernur Kepri, almarhum Muhammad Sani pada tahun 2013 lalu. Bahkan daerah tersebut sudah mendapat Ampres dan dinilai layak untuk dimekarkan sebagai DOB. Setahun berikutnya, Gubernur juga meneken rekomendasi untuk pemekaran Natuna Barat dan Natuna Selatan. Ketiga usulan ini berpeluang untuk dimekarkan menjadi DOB oleh Pemerintah Pusat.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar