Anak-Anak Suku Laut Tak Punya Akta Lahir, Sulit Masuk Sekolah Formal

758
Pesona Indonesia
Warga Suku Laut Selat Kongky, bersama anak-anak mereka yang tak memiliki akta lahir. foto:hasbi/batampos
Warga Suku Laut Selat Kongky, bersama anak-anak mereka yang tak memiliki akta lahir. foto:hasbi/batampos

batampos.co.id – Puluhan warga Suku Laut Desa Pena’ah, Senayang, belum miliki akta lahir. Hal ini terjadi akibat kurangnya peran pemerintah daerah memenuhi kebutuhan administrasi warga Suku Laut yang seolah terpinggirkan.

Data yang berhasil dihimpun Batam Pos (group batampos.co.id), dari aktifis Jembatan Ilmu Pulau Pena’ah yang digerakan oleh Densy Diaz selama pendataannya setahun terakhir, ada 82 anak suku laut dari usia 1 bulan hingga 18 tahun tidak miliki akta lahir. Hal ini terjadi, kata Diaz, karena keluarga suku laut yang telah menikah secara adat sampai saat ini tidak memiliki administrasi yang jelas ke negara. Akibatnya, anak-anak warga asli inipun sulit untuk mengecap pendidikan formal.

“Orang-orang tua mereka telah menikah secara adat. Ada yang muslim ada juga yang nasrani. Rata-rata mereka tidak punya kartu tanda penduduk (KTP), jadi tidak bisa membuat kartu keluarga (KK) ataupun buku nikah. Anak-anak mereka pun yang lahir tidak ada akta. Untuk dapat ikut bersekolah yang wajib punya akta ya mereka tidak bisa. Padahal, setiap anak wajib untuk akta dan hak untuk mendapat pendidikan,” kata Diaz yang aktif memberikan pendidikan nonformasl sekolah alam dengan gerakan melawan buta aksara kepada Suku Laut, Pulau Pena’ah, Selasa (3/5).

Warga Suku Laut di Desa Pena’ah, kata Diaz, mulai dari Selat Kongky, Pongok, Ujung Beting, Pulau Antu dan Kojong. Jumlahnya, sepertiga dari warga Desa Pena’ah.

“Kita harapkan pemerintah segera turun tangan. Memberikan hak anak-anak suku laut ini. Mereka ingin sekolah, mereka juga punya cita-cita,” tambah Diaz yang dipanggil Bunda oleh warga Suku Laut ini.

Keberadaan Suku Laut, terang Diaz, tidak bisa dipandang sebelah mata. “Mereka adalah orang suku asli di Lingga, tapi hak-haknya terabaikan. Rumah-rumah mereka juga jarang mendapat sentuhan,” katanya.

Sementara itu, ditempat yang sama Abang Marwan, Kepala Desa Pena’ah yang baru jalan 2 tahun menjabat mengatakan, persoalan akta lahir dan KK yang tidak terdata secara administrasi warga suku lautnya telah ia konsultasikan dengan Disdukcapil. Begitu juga dengan Kemenag kabupaten Lingga, untuk menikahkan warga yang kini telah masuk Islam tersebut.

“Mereka dulu menikah secara adat saat masih dengan agama kepercayaannya. Sekarang banyak warga suku laut yang Islam, artinya kita tidak bisa mengabaikan hal ini. Dengan dinikahkan secara agama, diberikan hak KTP-nya, akta kelahiran anak akan dapat dibuat,” jelas Marwan.

Ia berharap, tahun ini Disdukcapil segera turun. Untuk pendataan karena Pulau Pena’ah yang sulit dijangkau maupun pembuatan akta, desa telah ikut menganggarkan.

“Kita harapkan tahun ini anak-anak Suku Laut semua sudah ada akta. Kita perlu bantuan semua pihak, memudahkan proses ini. Begitu juga buku nikah dan KK dengan program menikahkan masal warga kita,” tutup Marwan. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar