Anggota Dewan Soroti Pelayanan RSUP Kepri dan BPJS

548
Pesona Indonesia
Rudy Chua. foto:yusnadi/batampos
Rudy Chua. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Rudy Chua mengaku dalam beberapa hari terakhir menerima banyak keluhan dari masyarakat. Khususnya keluhan mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah. “Sudah ada tiga kasus yang mengadu dan minta tolong ke saya,” katanya pada Batam Pos, Selasa (3/5).

Aduan yang sampai ke telinga Rudy itu mengenai ketakjelasan atau kesimpangsiuran tanggungan biaya bagi masyarakat yang hendak mendapatkan pelayanan kesehatan. Rudy mengatakan, yang paling sering adalah soal penerbitan rujukan dari Rumah Sakit Umum Provinsi Kepri ke rumah sakit yang ada di Kota Batam. Ada salah satu pasien yang mesti menjalani amputasi kaki, sebut Rudy, yang tiba-tiba mendapat rujukan ke Batam.

Setiba di sana, semula yang diperkirakan seluruh biaya ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tiba-tiba ada beberapa pelayanan yang dibebankan ke pasien. “Sampai sana pasien dipaksa bayar. Karena CT-Scan tidak ditanggung BPJS. Mereka diminta membayar sebesar Rp 7 juta lebih. Karena itu pasien terpaksa meminjam uang. Kalau tidak dibayar, dia tidak akan dioperasi. Sementara dari BPJS Center di rumah sakit tersebut sudah menyatakan kalau CT Scan juga ditanggung. Tapi tidak diakui di rumah sakit itu,” tutur Rudy.

Seluruh keluhan yang diterima Rudy seluruhnya seputar biaya pengobatan. Pasien dari RSUP Kepri yang notabene rumah sakit milik pemerintah daerah malah menerbitkan rujukan bagi pasien agar berobat ke rumah sakit swasta. “Yang notabenenya kapasitas pasien untuk rumah sakit swasta itu dibatasi,” kata Rudy. Ini yang membuat Rudy bertanya-tanya.

Rudy menginginkan kejelasan mengenai aturan semacam ini. Karena selama ini, merujuk keluhan yang sampai padanya, BPJS Center yang berada di rumah sakit terkesan sekadar tempat tanya-jawab saja. Tidak ada aksi yang dapat mengubah keputusan rumah sakit mengenai beban biaya yang ditetapkan.

“Rata-rata pasien yang sampai Batam jadi semacam kebingungan di BPJS center. Dinyatakan semua ditanggung tapi pihak rumah sakit atau dokter meminta pasien harus segera membayar tunai,” ungkapnya.

Bila perkara CT-Scan, misalnya, kata Rudy, sebenarnya fasilitas ini juga sudah ada di RSUP Kepri. Lantas mengapa mesti dirujuk ke rumah sakit swasta yang ada di Kota Batam? Bahkan sampai membebani pasien sekitar Rp 7 juta lebih. “Karena itu, saya melihat ada indikasi karena pasien BPJS, istilahnya buang bola panas saja. Dirujuk ke rumah sakit lain biar mereka tidak pusing menghadapi masalah BPJS lagi,” ungkap Rudy.

Sebagai wakil rakyat, Rudy tak menghendaki hal semacam ini berkelanjutan. Simpang siur mengenai aturan main penerbitan rujukan maupun penanggungan biaya BPJS Kesehatan tidak kunjung menemukan kejelasan.

“Kalau dibiarkan kasihan warga, yang untuk biaya pengobatan menjadi bertambah besar. Apalagi pasti ada kelarga yang ikut menemani si pasien ini. Untuk biaya transportasi, penginapan dan makan selama di sana kan jadi banyak yang dikeluarkan,” ujarnya.

Yang menjadi sorotan Rudy adalah RSUP Kepri dan pelayanan BPJS Kesehatan. Agak mengherankan karena rumah sakit yang begitu gampang mengeluarkan rujukan untuk ke Batam. Sementara BPJS Kesehatan sendiri yang katanya bisa menanggung semua.

Rudy mengharapkan pihak RSUP Kepri mengingat saat dulu dibangun, RSUP Kepri berangkat dari cita-cita menjadi rumah sakit rujukan dari semua rumah sakit milik pemda yang ada di Kepri. “Kalau dirujuk sekian kali kita jadi bingung. Kecuali kalau pasiennya parah, kita juga bisa maklum. tapi kalau begitu jadi sama saja, rumah sakit ini masih belum mempunyai kemampuan untuk itu,” ungkapnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar